Pengusaha Advertising Laporkan Mantan Plt Kasatpol PP Banjarmasin ke Polda Kalsel

Kabarkalsel.com, Banjarmasin – Polemik penertiban baliho bando di ruas Jalan A Yani oleh Satpol PP Kota Banjarmasin, berbuntut panjang.

Pengusaha advertising selaku pemilik bando yang ditertibkan, bahkan dibongkar tersebut, menepati janjinya untuk memilih jalur hukum dan secara resmi melaporkannya ke Polda Kalsel, Senin (22/6/2020).

Hal ini diutarakan Winardi Sethiono selaku perwakilan dari pengusaha advertising yang merasa dirugikan atas pembongkaran bando.

“Kami menyayangkan pembongkaran bando kemarin. Dan kejadian ini memaksa kami untuk melaporkan ke Polda Kalsel. Dan permasalahan ini kami serahkan kepada kuasa hukum kami,” kata Winardi saat menggelar jumpa pers di salah satu kafe di Jalan Gatot Subroto, Banjarmasin.

Kuasa hukum pengusaha advertising, Hotman N Simangunsong yang juga hadir, menerangkan, terlapor adalah mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kasatpol PP Ichwan Noor Chalik yang memimpin eksekusi penertiban serta pembongkaran bando tersebut.

“Yang melapor atas nama beberapa pengusaha. Kami sudah menyerahkan bukti-bukti, termasuk kerugian-kerugian. Dan oknum yang terlapor adalah Pak Ichwan atas dugaan pengrusakan, kemudian dugaan pencurian karena ada beberapa lampu serta pelat almunium yang hilang. Dan bisa dikembangkan ke perbuatan tidak menyenangkan, serta tidak menutup kemungkinan penyalahgunaan wewenang,” katanya.

Ditambahkan lagi oleh Hotman, bahwa laporan tersebut akan segera diproses oleh Polda Kalsel.

“Akan ditindaklanjuti ke penyelidikan dan penyidikan dan kami akan giring sampai P21 dan ada tersangka,” terangnya.

Mengenai kerugian dari penertiban serta pembongkaran bando, ditaksir sekitar Rp 8,9 miliar.

“Rp 8,9 miliar itu kerugian yang nyata, Belum lagi kerugian imateriil. Dan total ada sekitar 10 buah bando yang dibongkar,” jelasnya.

Disinggung mengenai adanya surat peringatan dari Pemko Banjarmasin terkait akan dilakukan pembongkaran bando, hal itu tak diampik.

“Tapi peringatan 1,2 dan 3 itu otomatis gugur karena sudah ada pertemuan dengan Pak Wali Kota dan ada kesepakatan bahwa tidak langsung dibongkar,” bebernya.

Dia pun menerangkan bahwa banyaknya material bando yang sudah dibongkar dan masih berserakan di Jalan A Yani adalah sebagai alat bukti.

Tak heran karenanya masih dibiarkan begitu saja, terlebih menurutnya hal ini pun sudah dikonsultasikan dengan Polda Kalsel.

“Kami minta backup Polda Kalsel terkait masalah material di sekitarnya itu. Ada opsi tadi di lokasi untuk dipolice line atau bagaimana. Dan kami diberi petunjuk dibiarkan begitu saja karena kalau berubah atau diamankan tentunya laporan kami akan sia-sia. Itu menjadi bukti dibongkar. Kalau kami yang membersihkan, tentu kami sendiri yang dianggap membongkar,” terangnya.

Diterangkan juga, ke depannya, material tersebut akan di-police line setelah ada penetapan tersangka.

“Kalau sudah ke penyidikan, maka akan dipolice line. Mudah-mudahan tidak lama atau satu dua minggu ini sudah ada tersangka,” jelasnya.

Sementara itu, terkait risiko material bando yang dibiarkan begitu saja di pinggir Jalan A Yani, dia menerangkan menjadi tanggung jawab pelaku pembongkaran.

“Kami menunggu penyidik. Kami sudah juga menanyakan bagaimana kalau ada korban? Mereka katakan itu bukan tanggung jawab dari kami karena tidak pernah kami utak-atik. Itu tanggung jawab yang membongkar,” tutupnya.

Ketika dikonfirmasi awak media, Ichwan pun mempersilakan para pengusaha untuk melaporkan dirinya ke kepolisian.

“Ya, tidak apa-apa. Itu hak mereka. Silakan mau ngomong apa dan faktanya izin bando mati sejak akhir 2018 dan berada di atas tanah negara. Mereka sudah pernah menggugat ke PTUN dan mereka kalah. Jadi, proses hukum sudah benar,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina mengaku, masih belum mengetahui jika pengusaha advertising melaporkan Ichwan ke Polda Kalsel.

“Saya belum tahu mau dilaporkan. Dan saya minta kalau bisa jangan gugat menggugatlah,” katanya.

Kemudian disinggung apakah akan melakukan pendampingan kepada Ichwan terkait pelaporan dari pengusaha advertising tersebut, Ibnu pun tak menampiknya.

“Dia punya hak selaku ASN. Bagian hukum akan melakukan pendampingan,” pungkasnya.

 

BAGIKAN INI
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •