Dikepung Karhutla, Banjar dan Batola Tak Terima Banpres Rp100 Miliar
Sudah banyak menderita akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Banjar dan Barito Kuala (Batola) justru terlewat dari kucuran bantuan presiden (banpres).
KABARKALSEL.COM, BANJARBARU - Sudah banyak menderita akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Banjar dan Barito Kuala (Batola) justru terlewat dari kucuran bantuan presiden (banpres).
Banpres untuk penanganan karhutla di Kalimantan Selatan tersebut bernilai total Rp100 miliar, dan disalurkan lewat Kementerian Kehutanan. Selanjutnya banpres dibagi-bagi dengan hasil pemantauan dan evaluasi sampai 3 September 2026.
Rinciannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel mendapat Rp30 miliar, Tanah Laut Rp20 miliar, Banjarbaru dan Tapin masing-masing Rp15 miliar, serta Hulu Sungai Selatan dan Tanah Bumbu yang sama-sama menerima Rp10 miliar.
"Pemprov Kalsel sudah menerima. Sekarang on process realisasi," jelas Kepala BPBD Kalsel, Ronny Eka Saputra, Senin (12/10/2026).
Ironisnya Banjar dan Barito Kuala (Batola) tidak mendapatkan bantuan tersebut. Faktanya hingga 12 September 2026, kedua kabupaten ini dikelilingi api dan kabut asap karhutla.
Mengutip data BPBD Kalsel, luas lahan terdampak karhutla di Banjar sudah mencapai 7.003,12 hektare dari 1.094 kejadian. Sedangkan luas dampak karhutla di Batola sekitar 3.261,02 hektare dari 459 kejadian.
Jika berkaca dengan indikator penyaluran atau data per 3 September 2026, Banjar juga di posisi teratas dengan luas lahan terdampak 2.737.51 hektare dari 441 kejadian. Adapun karhutla di Batola sudah berjumlah 168 kejadian dengan 971.7 hektare lahan terdampak.
Sebaliknya lahan yang terdampak karhutla di Tanah Bumbu hingga 12 September 2026 hanya 723,85 hektare dari 231 kejadian. Kalau mengacu data per 3 September 2026, lahan terdampak di Bumi Bersujud cuma 197,6 hektare dari 69 kejadian.
Padahal indikator penyaluran banpres yang digunakan Kementerian Kehutanan adalah luas kebakaran, jumlah hot spot, lokasi kebakaran berulang, sumber air terbatas, areal vital, dan potensi kabut asap lintas batas (transboundary haze).
Terkait kondisi tersebut, Pemkab Banjar sudah melakukan koordinasi. Belakangan diketahui telah terjadi perbedaan data antara yang dilaporkan dengan fakta di lapangan.
"Berdasarkan data dan hasil verifikasi pemerintah daerah, luasan lahan yang terbakar di Banjar telah mencapai sekitar 6.200 hektare," ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Banjar, H Yudi Andrea, Rabu (07/10/2026).
"Namun data yang menjadi acuan di tingkat pusat hanya tercatat sekitar 2 hektare. Makanya kemudian kami diinstruksikan Bupati Banjar ke Kementerian Kehutanan untuk mempertanyakan, sekaligus meminta dukungan penanganan karhutla," imbuhnya.
Dalam pertemuan dengan Kementerian Kehutanan, Pemkab Banjar menyampaikan data yang bersumber dari pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan data terpusat lain.
Kementerian Kehutanan menerima dan memahami penyampaian tersebut. Namun hingga sekarang belum diperoleh jawaban yang menjelaskan secara tuntas alasan Banjar tidak memperoleh bantuan.
Setelah tidak mendapatkan bantuan, Pemkab Banjar lantas menaikkan status penanganan menjadi tanggap darurat, Jumat (09/10/2026). Perubahan ini sekaligus membuat anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat digunakan.
Sedangkan Batola tidak tinggal diam. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperoleh Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB. DSP adalah dana cadangan yang selalu tersedia dan disiapkan oleh pemerintah pusat untuk menghadapi keadaan tertentu atau risiko bencana berdampak luas.
"Kami masih memperjuangkan mendapat bantuan operasional, baik berupa uang makan dan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari BNPB. Mudahan permohonan ini dikabulkan," jawab Kepala BPBD Batola, Mirwan Efendi Siregar, dalam kesempatan terpisah.
Bantuan Pemprov Kalsel
Situasi yang dialami Banjar dan Batola langsung direspons Gubernur H Muhidin, sekaligus menampik tudingan telah mengabaikan kabupaten tertentu.
Muhidin mengeklaim telah menginstruksikan kedua bupati untuk berkoordinasi kalau dana bantuan penanganan karhutla sudah habis, sehingga Pemprov Kalsel dapat menyuplai sesuai kebutuhan.
“Beberapa waktu lalu Batola membutuhkan solar untuk membantu kelancaran operasional relawan pemadam kebakaran. Kami langsung menyalurkan 5.000 liter (solar)," tegas Muhidin ketika mendampingi kunjungan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Liang Anggang, Senin (12/10/2026).
"Kami selalu memperhatikan, sehingga tidak menutup kemungkinan kabupaten/kota yang lain juga dibantu," imbuhnya.
Muhidin juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat, karena tak dapat banyak membantu penanganan karhutla di seluruh wilayah.
“Kami mohon maaf kepada masyarakat, karena tidak bisa membantu seluruh Kalsel. Penyebabnya penanganan karhutla difokuskan ke ring satu yang dekat Bandara Internasional Syamsudin Noor," jelas Muhidin.
"Kemudian kami juga meminta perusahaan untuk membantu penanganan karhutla. Sudah terdapat 44 perusahaan yang siap membantu pendanaan untuk disalurkan kepada relawan,” tutupnya.
