UMP Kalsel 2026 Naik 6,54 Persen, Apakah Sudah Ideal?

KABARKALSEL.COM, BANJARMASIN - Bersama 35 dan 38 pemerintah provinsi, Kalimantan Selatan telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Namun angka yang diberikan masih di bawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Kenaikan UMP 2026 disampaikan Gubernur Kalsel, H Muhidin, Rabu (24/12/2025). Dijelaskan bahwa UMP Kalsel 2026 sebesar Rp3.725.000 atau naik 6,54 persen dari sebelumnya yang hanya Rp3.496.195.

“Dari hasil musyawarah dan mufakat sesuai regulasi, saya menyetujui (besaran UMP). Saya mengapresiasi peran seluruh dewan pengupahan, serikat pekerja, pengusaha, akademisi, dan pemerintah daerah atas proses yang telah dilaksanakan,” papar Muhidin.

"Kami melarang perusahaan membayar upah di bawah UMP dan UMSP yang ditetapkan. Namun perusahaan yang telah membayar upah lebih tinggi tidak diperkenankan menurunkan upah di bawah standar baru," imbuhnya.

Kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan kalau dibanding 2025. Sebelumnya UMP Kalsel di 2024 sebesar Rp3.282.812 atau 6,5 persen.

Tidak hanya UMP, Pemprov Kalsel juga memutuskan Upah Minimum Sektoral (UMS) 2026. Rinciannya sektor pertambangan batu bara sebesar Rp3.770.000, perkebunan buah kelapa sawit dan sektor industri minyak kelapa sawit masing-masing sebesar Rp3.730.000.

Kemudian sektor perdagangan besar, bahan bakar padat dan cair senilai Rp3.728.000, sektor pembangkit transmisi dan penjualan dalam satu kesatuan usaha sebesar Rp3.759.000, serta sektor industri kayu lapis sebesar Rp3.728.000.

Keputusan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang Direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Kalsel.

"UMP dan UMSP berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun di perusahaan yang bersangkutan. Bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, perusahaan wajib menyusun dan memberlakukan struktur serta skala upah," beber Muhidin.

Namun demikian, UMP Kalsel 2026 masih berada di bawah KHL yang disusun Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebagai patokan gaji buruh atau pekerja.

Dalam perhitungan Kemnaker, KHL Kalsel sebesar Rp4.112.552 atau baru 90,58 persen dari UMP 2026 yang baru ditetapkan. Dengan kata lain, buruh tetap harus memakan tabungan untuk memenuhi KHL.

"Praktik di lapangan, mayoritas pengusaha hanya memberikan upah sesuai UMP lantaran belum terdapat sanksi terkait pemenuhan struktur skala upah," ketus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers virtual. 

Dikutip dari Katadata, hanya 5 provinsi yang memiliki UMP lebih besar dari KHL. Mulai dari Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. 

Surplus UMP terhadap KHL terbesar terjadi di Sumatera Selatan yang mencapai Rp 643.056 per bulan atau Rp 7,71 juta sepanjang 2026.

"Penentuan UMP 2026 tidak terlalu signifikan, lantaran penentuan upah minimum di daerah industri akan mengikuti Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). UMP hanya akan berpengaruh kepada provinsi yang minim pelaku industri," beber Said.

"UMP juga hanya akan menjadi acuan sektor usaha yang tidak wajib mematuhi upah minimum seperti UMKM. Makanya UMP tidak terlalu berpengaruh untuk buruh di kawasan industri," tandasnya.

Berikut UMP 2026 dan KHL seluruh provinsi: