6.301 Hektare Lahan Terbakar, Karhutla Banjar Naik Status Tanggap Darurat

KABARKALSEL.COM, MARTAPURA - Menyikapi peningkatan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dampak kekeringan dan kabut asap, Pemkab Banjar meningkatkan peningkatan status penanganan siaga menjadi tanggap darurat.

Keputusan peningkatan status disepakati dalam Rakor Penanganan Karhutla yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Banjar, H Yudi Andrea, Jumat (09/10/2026).

Beberapa alasan utama peningkatan status adalah evaluasi kondisi terkini di lapangan, termasuk tren peningkatan sebaran titik panas.

“Peningkatan status menjadi tanggap darurat ini penting agar seluruh instansi terkait dan satuan tugas memiliki ruang gerak yang lebih cepat dan terkoordinasi," ungkap Yudi. 

Seiring peningkatan status penanganan menjadi tanggap darurat, Pemkab Banjar akan mengoptimalkan dukungan pembiayaan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).

Juga memperkuat koordinasi lintas instansi, sekaligus menyesuaikan pengerahan sumber daya dengan kebutuhan di lapangan. 

Kemudian dukungan operasi pemadaman melalui udara menggunakan helikopter water bombing bersama Pemprov Kalimantan Selatan.

"Semuanya perlu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk menekan dampak karhutla, baik terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat,” tegas Yudi.

Peningkatan kejadian karhutla di Banjar mulai terasa signifikan sejak pertengahan Juni 2026, lalu mencapai puncak September 2026. 

Berdasarkan data penanganan sejak 15 Juli hingga awal Oktober 2026, luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 6.301 hektare dan tersebar di 19 kecamatan.

Kemudian dampak musim kemarau panjang juga memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah. Kekeringan tercatat melanda 72 desa yang tersebar di 16 kecamatan. 

Sementara paparan kabut asap yang ditimbulkan karhutla turut menjadi perhatian serius, karena berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. 

“Selain luasan lahan yang terbakar, Banjar juga menghadapi dampak kekeringan dan kabut asap," tambah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Wasis Nugraha.

"Tercatat sebanyak 798 warga mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Kondisi ini membutuhkan penanganan yang cepat, terpadu dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Bahkan Dinas Pendidikan Banjar sudah beberapa kali menetapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk mengantisipasi dampak kabut asap terhadap warga sekolah,

"Sebanyak 127 sekolah telah menerapkan PJJ. Kemudian 17 sekolah menerapkan PJJ kombinasi dengan pengaturan jam masuk siang, sedangkan 300 sekolah melakukan penyesuaian atau pergeseran jam masuk untuk mengurangi paparan asap," tutup Wasis.