Bertemu Komisi IV DPR RI, Pembudidaya Ikan Banjar Curhat Soal Kenaikan Harga Pakan

Kesempatan bertemu Komisi IV DPR RI dimanfaatkan pembudidaya ikan di Banjar untuk menyampaikan curahan hati (curhat). Salah satunya terkait tekanan biaya produksi akibat kenaikan harga pakan.

Nov 13, 2026 - 22:51
Nov 17, 2026 - 22:51
Bertemu Komisi IV DPR RI, Pembudidaya Ikan Banjar Curhat Soal Kenaikan Harga Pakan
Siti Hediati Soeharto bersama Komisi IV DPR RI mengunjungi BPBAT Mandiangin, didampingi Wabup Banjar Habib Idrus Al Habsyi dan DKPP Sipliansyah Hartani. Foto: Media Center Banjar

KABARKALSEL.COM, MARTAPURA - Kesempatan bertemu Komisi IV DPR RI dimanfaatkan pembudidaya ikan di Banjar untuk menyampaikan curahan hati (curhat). Salah satunya terkait tekanan biaya produksi akibat kenaikan harga pakan.

Kenaikan harga pakan memang menjadi persoalan paling dirasakan pembudidaya. Penyebabnya biaya produksi terus meningkat, tetapi kenaikan harga ikan di pasaran relatif kecil.

“Kondisi itu berdampak terhadap penurunan keuntungan para pembudidaya," ungkap Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Banjar, Sipliansyah Hartani, dalam dialog bersama Komisi IV DPR RI di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin, Jumat (13/11/2026).

"Terlebih kenaikan harga pakan sudah terjadi hingga empat kali. Sementara dalam waktu bersamaan, harga jual ikan di pasaran tidak bergerak sebanding," imbuhnya.

Selain harga pakan, ketersediaan benih berkualitas juga menjadi kendala. Keberadaan BPBAT Mandiangin, Balai Benih Ikan (BBI) Sentra Kalimantan Selatan, hingga BBI Banjar di Karang Intan masih perlu diperkuat agar mampu memenuhi kebutuhan pembudidaya.

"Sementara kondisi indukan ikan di sejumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR) perlu peremajaan untuk menjaga kualitas benih. Terlebih benih berkualitas sangat menentukan keberhasilan usaha budidaya," tegas Sipliansyah.

Kendala lain yang langsung disampaikan kepada Komisi IV DPR RI adalah keterbatasan transportasi air untuk penyuluh perikanan yang bertugas di Kecamatan Aranio.

Memang Pemkab Banjar telah menyediakan sepeda motor operasional. Namun sepeda motor kurang cocok dengan karakteristik Aranio yang didominasi perairan.

“Kami berharap semua yang telah disampaikan setidaknya menjadi bahan masukan untuk Komisi IV DPR RI. Mudah-mudahan aspirasi ini dapat direalisasikan di tahun mendatang,” harap Sipliansyah.

Terlepas dari persoalan tersebut, Banjar sebenarnya memiliki potensi perikanan budidaya air tawar yang besar. Dengan produksi 55.099 ton sepanjang 2025, Banjar menempati peringkat pertama di Kalimantan Selatan.

Produksi tersebut masih berpeluang meningkat, mengingat Pemkab Banjar mendorong pengembangan Kampung Budidaya Papuyu sebagai salah satu komoditas unggulan daerah.

"Sektor perikanan budidaya bukan hanya menjadi sumber penghasilan masyarakat, tetapi juga berperan mendukung ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan," tambah Wakil Bupati Habib Idrus Al Habsyi.

Untuk memperkuat sektor tersebut, Pemkab Banjar menjalin kerja sama dengan BPBAT Mandiangin melalui pelatihan dan pendampingan kelompok pembudidaya ikan, bantuan benih dan calon indukan, serta dukungan sarana produksi berupa mesin pakan.

Lebih jauh lagi, kerja sama juga mencakup analisis kualitas air dan pakan melalui laboratorium BPBAT Mandiangin yang telah bersertifikasi. Selain komoditas nila dan lele, pengembangan ikan lokal seperti belida dan jelawat juga menjadi perhatian.

"Kami berharap kerja sama tersebut tidak berhenti kepada kegiatan bantuan dan pelatihan, tetapi berkembang menjadi kemitraan jangka panjang yang terintegrasi," harap Habib Idrus.

Sementara Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, merespons keluhan pembudidaya ikan di Banjar dengan upaya mendorong pemerintah untuk membentuk BUMN khusus penyediaan pakan ternak dan ikan. 

"Konsep BUMN tersebut diharapkan menyerupai Bulog yang mengelola komoditas pangan," sahut perempuan yang biasa disapa Titiek Soeharto ini.

"Terlebih kami selalu menerima keluhan soal pakan, baik dari peternak maupun pembudidaya ikan. Artinya urusan pakan ini penting untuk segera ditangani," tambahnya.

Ditargetkan BUMN khusus pakan ternak segera terealisasi, karena 
Presiden Prabowo Subianto telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Pangan, dan Danantara.

"Kami menginginkan pembangunan pabrik pakan tidak hanya terpusat di Jawa, tetapi perlu dikembangkan di berbagai wilayah agar distribusi lebih dekat dengan sentra peternakan dan perikanan," beber Titiek Soeharto.

"Kami juga telah mengusulkan subsidi pakan untuk peternak dan pembudidaya ikan, seperti kebijakan subsidi pupuk untuk petani supaya cepat swasembada ikan," tutupnya.