Kades Sebamban Lama Tanbu Terseret Korupsi Dana Tali Asih Perusahaan
Dugaan korupsi dana tali asih perusahaan yang masuk APBDes Desa Sebamban Lama, Kecamatan Sungai Loban, Tanah Bumbu (Tanbu), menyeret kepala desa setempat berinisial SF sebagai tersangka.
KABARKALSEL.COM, BANJARMASIN – Dugaan korupsi dana tali asih perusahaan yang masuk APBDes Desa Sebamban Lama, Kecamatan Sungai Loban, Tanah Bumbu (Tanbu), menyeret kepala desa setempat berinisial SF sebagai tersangka.
Dalam perkara pengelolaan dana selama periode 2017 hingga 2022 tersebut, Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan menemukan kerugian keuangan negara mencapai Rp9,06 miliar.
Adapun nilai kerugian berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
"Pengusutan perkara bermula dari informasi dan laporan masyarakat Desa Sebamban Lama, terkait dugaan penyimpangan pengelolaan dana tali asih perusahaan selama 6 tahun anggaran," papar Wadir Reskrimsus Polda Kalsel, AKBP Theodorus Priyo Santosa, dikutip dari Antara, Jumat (13/11/2026).
Menindaklanjuti laporan masyarakat, Unit 3 Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kalsel melakukan serangkaian penyelidikan hingga penyidikan. Selanjutnya penyidik mengumpulkan alat bukti yang kemudian menjadi dasar penetapan SF sebagai tersangka.
“Setiap informasi mengenai dugaan penyimpangan keuangan desa ditindak lanjuti secara profesional melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan. Juga tetap mengedepankan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku,” jelas Theodorus.
Untuk memperkuat pembuktian, penyidik telah meminta keterangan dari 24 orang yang berkaitan dengan pengelolaan dana tali asih tersebut.
Mereka terdiri dari 11 orang dari Pemerintah Desa Sebamban Lama, 5 pengelola, 5 perwakilan perusahaan pemberi dana tali asih, serta masing-masing 1 orang dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Tanah Bumbu, Kecamatan Sungai Loban, dan BRI Unit Sungai Loban.
Penyidik juga meminta pendapat enam ahli dari berbagai bidang, meliputi pemerintahan desa, hukum pidana, akuntansi dan auditing, serta keuangan negara.
Ahli tersebut berasal dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, BPKP Perwakilan Kalsel, Universitas Patria Artha, Kementerian Keuangan, dan Universitas Lambung Mangkurat.
Keterangan para ahli digunakan untuk mendalami tata kelola pemerintahan desa, mekanisme pengelolaan keuangan, aspek hukum pidana, hingga penghitungan kerugian keuangan negara.
Dalam proses penyidikan, juga diamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana tali asih Desa Sebamban Lama.
Dokumen tersebut di antaranya surat keputusan kepala desa, keputusan pengangkatan perangkat desa dan tim pengelola dana pengembangan desa, serta surat keputusan penggunaan anggaran dari Kepala Dinas PUPR Tanah Bumbu.
Juga dokumen perjanjian, laporan anggaran dan pembayaran, surat pertanggungjawaban, laporan keuangan tim, rekening koran, serta slip penarikan atas nama Desa Sebamban Lama dan tim pengelola dana pengembangan desa.
Kemudian sertipikat tanah atas nama SF seluas sekitar 11.540 meter persegi, dan sporadik tanah seluas 12.176 meter persegi juga ikut disita.
"Sekarang kami sedang mempersiapkan pelimpahan tersangka SF beserta barang bukti atau P21 kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menjalani proses hukum lebih lanjut," tutup Theodorus.
