Dampak Karhutla di Kalsel Capai 12,7 Persen PDRB, Potensi Kerugian Rp20,7 Triliun
Kalimantan Selatan (Kalsel) masuk daftar provinsi yang menanggung dampak besar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026.
KABARKALSEL.COM, BANJARMASIN - Kalimantan Selatan (Kalsel) masuk daftar provinsi yang menanggung dampak besar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026.
Dalam perhitungan Center of Economic and Law Studies (Celios), total potensi biaya ekonomi dan kesehatan imbas karhutla di Indonesia diestimasi antara Rp359,58 triliun hingga Rp565,03 triliun.
Prakiraan Celios tersebut dihitung berdasarkan data kumulatif karhutla yang diakses per 20 Oktober 2026 dan dirilis dalam laporan bertajuk 'Membakar Hutan Hanguskan Ekonomi' edisi November 2026.
Adapun berdasarkan wilayah, Papua yang mencakup Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, terdampak ekonomi paling besar sekitar Rp59,43 triliun.
Kemudian Kalimantan Barat mencapai Rp41,91 triliun, Kalimantan Tengah Rp32,89 triliun, Nusa Tenggara Timur Rp31,33 triliun, Sumatera Selatan Rp29,1 triliun, dan Kalsel 20,7 triliun.
Kalau dibandingkan dengan besaran ekonomi, Papua mencatat dampak karhutla paling besar setara 40,60 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Selanjutnya Nusa Tenggara Timur sebesar 36,16 persen, Kalimantan Barat 31,97 persen, Kalimantan Tengah 28,26 persen, Maluku 24,2 persen, dan Kalsel 12,7 persen.
Dalam menghitung kerugian ekonomi tersebut, Celios menggunakan IRIO atau metode analisis yang mengukur dampak intradaerah (intraregional effect) dan antardaerah (interregional effect), termasuk efek tumpahan (spillover effect) dan umpan balik (feedback effect).
Di sisi lain, total biaya ekonomi dari kehilangan aset fisik dan aktivitas ekonomi imbas karhutla mencapai Rp340,38 triliun atau 2,69 persen Produk Domestik Bruto (PDB).
Tercatat sepanjang Januari hingga Oktober 2026, total luas lahan yang mengalami karhutla di berbagai daerah di Indonesia mencapai 1,92 juta hektare.
Papua Selatan mendominasi dengan 319.119,68 hektare, disusul Kalimantan Barat 277.127,29 hektare, Nusa Tenggara Timur 223.192,97 hektare, Kalimantan Tengah 220.329,68 hektare, dan Sumatera Selatan 170.775,03 hektare.
Baca Juga:
Gugur di Medan Karhutla, Amang Udin Dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Jasa
100 Personel Brimob Polda Bali Dikerahkan ke Kalsel, Perkuat Penanganan Karhutla
Berikutnya Kalsel sekitar 134.359 hektare, Jawa Timur 113.975,91 hektare, Maluku 69.814 hektare, Nusa Tenggara Barat 63.318,38 hektare, dan Kalimantan Timur 48.775 hektare.
Kemudian Sulawesi Selatan 31.442 hektare, Sulawesi Tenggara 24.306 hektare, Lampung sekitar 23.748 hektare, Jawa Tengah 23.360 hektare, dan Papua Pegunungan 22.829 hektare.
Celios juga menghitung total biaya ekonomi akibat kehilangan aset fisik dan aktivitas ekonomi mencapai Rp340,38 triliun atau setara 2,69 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Sektor kehutanan dan penebangan kayu menjadi penyumbang kerugian terbesar sekitar Rp262,33 triliun atau 77,1 persen dari total kerugian ekonomi.
Kemudian perdagangan besar dan eceran menjadi sektor yang paling terdampak dengan kerugian Rp18,20 triliun, diikuti pertambangan Rp11 triliun dan industri pengolahan selain makanan dan minuman sebesar Rp9,88 triliun.
Sektor lain yang turut terdampak meliputi angkutan, transportasi, dan pergudangan sebesar Rp6,94 triliun, konstruksi Rp5,93 triliun, jasa informasi dan komunikasi swasta Rp5,04 triliun, jasa perusahaan Rp3,95 triliun, serta real estat Rp1,72 triliun.
Dampak karhutla juga berpotensi menggerus penerimaan pajak pemerintah daerah. Celios memproyeksikan potensi pajak yang hilang secara nasional mencapai Rp4,06 triliun atau sekitar 0,71 persen dari total pajak bersih.
Jawa Timur menjadi daerah dengan potensi kehilangan penerimaan pajak terbesar sekitar Rp981,51 miliar. Disusul DKI Jakarta Rp734,76 miliar dan Kalimantan Timur Rp446,55 miliar.
Selanjutnya Papua Rp390,04 miliar, Jawa Barat Rp354,18 miliar, Kalimantan Barat Rp210,39 miliar, Nusa Tenggara Timur Rp141,50 miliar, Kalimantan Tengah Rp136,74 miliar, Kalimantan Selatan Rp105,92 miliar dan Sumatera Selatan Rp101,14 miliar.
Baca Juga:
Kabut Asap Karhutla Ancam Kesehatan Jangka Panjang, Pakar ULM Ungkap Bahaya PM2.5
Gala Premiere Pirunduk, MD Entertainment Foundation Galang Dana Untuk Korban Karhutla di Kalimantan
Selain kerugian ekonomi, karhutla juga membawa ancaman serius untuk kesehatan masyarakat, terutama akibat paparan asap. Celios memperkirakan potensi masyarakat yang terdiagnosis Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat karhutla sepanjang 2026 mencapai 3,58 juta orang.
Papua Tengah mencatat potensi kasus tertinggi hingga 463.219 orang, disusul Lampung sebanyak 304.645 orang, Nusa Tenggara Barat 293.563 orang, Papua Pegunungan 282.083 orang, dan Sumatera Selatan 256.224 orang.
Kemudian Sumatera Barat 177.324 orang, Sumatera Utara 131.714 orang, Aceh 131.450 orang, Kalimantan Barat 106.014 orang, dan Nusa Tenggara Timur 94.795 orang.
Imbasnya potensi biaya kesehatan masyarakat yang terdiagnosis ISPA akibat karhutla mencapai Rp19,20 triliun. Jumlah ini terdiri atas Rp14,32 triliun biaya kesehatan langsung seperti rawat jalan dan rawat inap, serta Rp4,87 triliun untuk biaya tidak langsung.
Papua Tengah menjadi provinsi dengan potensi beban biaya kesehatan terbesar mencapai Rp2,48 triliun. Kemudian Jawa Timur Rp2,03 triliun, Lampung Rp1,63 triliun, Nusa Tenggara Barat Rp1,57 triliun, Papua Pegunungan Rp1,51 triliun, dan Sumatera Selatan 1,37 triliun.
Sedangkan 5 provinsi di Kalimantan masing-masing Kalimantan Barat Rp570 miliar, Kalimantan Tengah Rp18 miliar, Kalimantan Selatan Rp430 miliar, Kalimantan Timur Rp470 miliar dan Kalimantan Utara Rp7 miliar.
Kalau mencakup masyarakat dengan diagnosis maupun gejala ISPA, diperkirakan mencapai 41,89 juta orang. Sumatera Utara mencatat potensi masyarakat terdampak tertinggi sebanyak 4,24 juta orang, diikuti Sulawesi Selatan 4,05 juta orang dan Nusa Tenggara Barat 3,44 juta orang.
Sementara total potensi biaya kesehatan untuk masyarakat dengan diagnosis maupun gejala ISPA mencapai Rp224,65 triliun. Angka ini terdiri atas biaya langsung sebesar Rp167,62 triliun dan biaya tidak langsung Rp57,03 triliun.
Khusus di Kalimantan, potensi biaya kesehatan terbesar berada di Kalimantan Barat sebesar Rp7,96 triliun. Diikuti Kalimantan Selatan Rp7,58 triliun, Kalimantan Timur Rp6,65 triliun, Kalimantan Tengah Rp4,26 triliun, dan Kalimantan Utara Rp1,24 triliun.
Angka tersebut masih jauh dari Sumatera Utara yang menjadi provinsi dengan potensi biaya kesehatan terbesar hingga sekitar Rp22,75 triliun.
Disusul Sulawesi Selatan sebesar Rp21,74 triliun, Nusa Tenggara Barat Rp18,44 triliun, Jawa Timur Rp14,37 triliun, dan Sumatera Selatan Rp13,58 triliun.
Baca Juga:
Gubernur Kalsel Soroti Pemilik Lahan Terlantar, Seharusnya Bertanggung Jawab Cegah Karhutla
Kabut Asap Karhutla Selimuti Mandastana Batola, Perempuan Penderita Asma Meninggal Dunia
Melihat begitu besar dampak karhutla, Celios menilai pemerintah perlu mengambil langkah lebih serius untuk memperkuat penanganan dan pemulihan.
Terlebih pemerintah baru menjalankan satu rekomendasi dari kajian dampak karhutla per 26 Agustus 2026 berupa pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Sebagai rekomendasi tambahan, Celios meminta pemerintah pusat tidak mengalihkan tanggung jawab pemulihan dan kerugian korban hanya kepada pemerintah daerah yang sedang mengalami tekanan fiskal akibat pemotongan anggaran dari pusat.
Kemudian membangun tempat pengungsian dan evakuasi medis untuk kelompok rentan, serta mengevaluasi seluruh izin usaha perkebunan, kehutanan dan pertambangan, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga diminta memberikan sanksi kepada perusahaan yang terlibat karhutla dengan menghentikan pemberian kredit modal kerja dan kredit investasi oleh perbankan dan lembaga keuangan lain, termasuk pencabutan semua fasilitas asuransi.
Perhitungan Celios jauh lebih besar ketimbang kajian cepat kebencanaan yang disusun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 18 Oktober 2026 lalu.
BNPB mencatat estimasi nilai kerusakan dan kerugian akibat karhutla mencapai Rp12,15 triliun. Dari total estimasi, sekitar Rp9,23 triliun atau 75,97 persen disebut berasal dari kerusakan langsung terhadap aset lingkungan.
Komponen yang dihitung antara lain kerusakan keanekaragaman hayati atau plasma nutfah, vegetasi perkebunan dan tanaman industri, serta fungsi hidrologis lahan gambut.
Dalam bahan kajian, kerusakan perkebunan rakyat, Hutan Tanaman Industri (HTI), serta vegetasi sawit dan karet di lahan mineral ditaksir sekitar Rp2,03 triliun. Sedangkan kerusakan fungsi hidrologis di bawah permukaan gambut mencapai sekitar Rp772,24 miliar.
Tidak hanya kerusakan langsung, kajian BNPB mencatat kerugian ekonomi tidak langsung sekitar Rp2,92 triliun. Komponen ini mencakup emisi karbon, kesehatan, pendidikan, pariwisata dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), transportasi, hingga pengeluaran penanganan darurat.
Sebanyak 18.423 orang dalam bahan kajian tercatat mengalami ISPA. Dengan asumsi biaya penanganan yang digunakan dalam kajian, total dampak kesehatan dihitung sekitar Rp710 miliar.
Dampak juga dihitung kepada sektor pendidikan. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama 28 hari aktif sekolah disebut berdampak terhadap 1.111.111 anak sekolah dengan estimasi kerugian sekitar Rp140 miliar.

