Pemkab Banjar Kirim 277 Pambakal ke IPDN, Target Peningkatan Kualitas Kepemimpinan Desa
Sebanyak 277 pambakal (kepala desa) di Banjar mengikuti retret peningkatan kompetensi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
KABARKALSEL.COM, SUMEDANG - Sebanyak 277 pambakal (kepala desa) di Banjar mengikuti retret peningkatan kompetensi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
Kegiatan selama lima hari sejak 18 hingga 22 September 2026 itu ini menjadi upaya Pemkab Banjar memperkuat kepemimpinan desa, sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan hingga tingkat desa.
Retret dibuka Wakil Bupati Habib Idrus Al-Habsyi yang didampingi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi IPDN, Prof Rossy Lambelanova, Rabu (18/11/2026).
"Penguatan kompetensi pambakal menjadi kebutuhan penting, mengingat Banjar memiliki 277 desa yang tersebar di 20 kecamatan," ungkap Habib Idrus.
"Bagaimanapun desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Keberhasilan mewujudkan Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis (Manis) turut ditentukan kualitas pengelolaan pemerintahan desa," tambahnya.
Pun peran kepala desa sekarang tidak hanya dituntut menjalankan administrasi, tetapi mampu menggerakkan pembangunan, memberdayakan masyarakat dan memastikan pelayanan publik berjalan efektif.
"Terdapat tujuh prinsip kepemimpinan yang harus dipahami. Mulai dari integritas, profesionalisme, tertib administrasi, kepemimpinan melayani, inovasi, kolaborasi dan keteladanan," beber Habib Idrus.
Sementara pemilihan IPDN Jatinangor sebagai lokasi retret juga diharapkan memberi pengalaman pembelajaran yang lebih mendalam, terutama terkait kedisiplinan, wawasan tata kelola pemerintahan dan analisis kebijakan.
Selama lima hari retret, para peserta mendapatkan materi pembelajaran regulasi, kedisiplinan, nasionalisme, serta kemampuan komunikasi dan kolaborasi antarpemerintah desa.
"Kami berharap ilmu yang diperoleh dapat diterapkan setelah kembali ke desa masing-masing, sehingga membawa perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan dan memberikan manfaat untuk masyarakat," tegas Habib Idrus.
“Tentunya jabatan pambakal adalah amanah masyarakat. Keberhasilan kepemimpinan tidak diukur dari durasi seseorang menjabat, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dirasakan langsung oleh warga,” tutupnya.

