Surat Pengunduran Diri Gibran Diterima MPR, Prabowo Punya Waktu 14 Hari Ajukan Kandidat

KABARKALSEL.COM, JAKARTA – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).

Gibran mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.16 WIB untuk menyerahkan langsung surat tersebut.

“Selanjutnya akan segera diadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut, sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti para pimpinan fraksi MPR dan DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya,” papar Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri Gibran untuk menetapkan wakil presiden definitif yang baru.

Sementara Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari sejak surat permintaan dari MPR diterbitkan untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran.

Penyerahan surat pengunduran diri tersebut berlangsung dalam pertemuan sekitar 20 menit. Gibran sendiri tidak menyampaikan alasan di balik keputusan mundur dari jabatan wakil presiden.

Sebelumnya wacana pemakzulan Gibran menguat setelah sebanyak 120 anggota DPR RI mengajukan usul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Usulan tersebut berkaitan dengan polemik keabsahan dokumen pendidikan putra sulung Presiden ketujuh RI Joko Widodo itu yang dipersoalkan dalam proses pencalonan di Pemilu 2024.

Persoalan tersebut mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang diterbitkan 2019.

Dalam amar putusan, MA memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut dan membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut. 

Menindaklanjuti putusan tersebut, Kemendikdasmen kemudian mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA milik Gibran. Pencabutan telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Putusan MA selanjutnya menjadi salah satu landasan untuk 120 anggota DPR mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk memakzulkan Gibran.

Para pengusul menilai persoalan dokumen pendidikan tersebut berkaitan dengan pemenuhan persyaratan konstitusional sebagai wakil presiden, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Usulan penggunaan HMP itu disampaikan dalam rapat bersama antara anggota pengusul dari delapan fraksi dengan pimpinan DPR di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Adapun 120 anggota DPR yang mengajukan usulan tersebut berasal dari delapan fraksi, dengan rincian Fraksi PDIP 14 anggota, Fraksi Partai Golkar: 11 anggota, dan Fraksi Gerindra: 11 anggota.

Kemudian Fraksi NasDem: 19 anggota, Fraksi PKB 18 anggota, Fraksi PKS: 28 anggota, Fraksi PAN 1 anggota, dan Fraksi Demokrat: 18 anggota.