RPJP Banjarmasin 2025-2045 Mulai Disusun, Ibnu Sina : Jangan Lepas Kota Dagang dan Jasa 

SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Pemko Banjarmasin melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) setempat menggelar Orientasi Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045, di Callamus 2 Hotel Rattan Inn, Kamis (14/9/2023).

Penyusunan RPJP tersebut mengingat, akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2024.

Sehingga, kepala daerah yang terpilih nantinya bisa sesuai dengan janji politik presiden yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional untuk 20 tahun yang akan datang.

Selain itu, kata Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina, mengikuti isu sentral yakni 100 tahun Indonesia merdeka berarti Indonesia Emas di 2045, agar pembangunan yang lebih berkelanjutan.

“Untuk itu, mulai saat ini sudah bisa disusun dan dipersilahkan menuangkan idenya dalam pembangunan jangka panjang tersebut,” katanya.

Pun begitu, Ibnu menyatakan, RPJP tersebut tentunya melanjutkan pembangunan yang sudah ada, kemudian menyingkronkan dengan aturan-aturan baru dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Namun ia berharap, dalam pembangunan berkelanjutan itu Banjarmasin tetap pada koridornya sebagai kota dagang dan jasa.

“Pilihannya adalah itu, karena kita bukan lagi Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang artinya aktivitas Pemerintah mulai berpindah ke Banjarbaru. Tetapi aktivitas dagang dan jasa tetap harus di sini,” tegasnya.

Maka dari itu, ia menyarankan, perlu menyiapkan pembangunan infrastruktur yang menunjang aktivitas perdagangan dan jasa termasuk perkembangan ekonomi kreatif, budaya dan lainnya di Banjarmasin.

“Ini tentunya menjadi prioritas. Jangan sampai apa yang kita prioritas kan tidak sesuai dengan apa yang dimaksudnya oleh presiden terpilih,” jelasnya.

Sementara aspek lainnya yang mengarah problem nasional. Contohnya memberantas kemiskinan, penanganan stunting dan lainnya yang ada di daerah dan masih berjalan, yang tentu harus diselesaikan dan dilanjutkan oleh kepala daerah yang terpilih.

“Makanya harus sinkron. Jangan prioritaskan yang dinilai tak perlu. Terkecuali jadi tuan rumah untuk apa atau PON misalnya. Jadi harus disiapkan infrastrukturnya,” sambungnya.

Apalagi, kata dia, Banjarmasin adalah pintu gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN) di sektor ekonomi dari bidang dagang dan jasa.

“Kalau untuk visi itukan Rencana Pembangunan Jangkauan Menengah (RPJM) Kota, Banjarmasin Kota Sungai dan pintu gerbang ekonomi Kalimantan 2025. Itu sudah bisa kita wujudkan. Dapat dilihat dari aktivitas Pelabuhan kita se Kalimantan itu termasuk cukup tinggi,” tukasnya. (shn/smr)