Usai Verifikasi Ulang DTKS, Jumlah Penduduk Miskin di Banjarmasin Berkurang

SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Jumlah penduduk miskin di Banjarmasin berkurang, usai verifikasi ulang data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Banjarmasin yang akan disandingkan dengan data dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Hasil verifikasi ulang tersebut, justru didapati warga miskin Banjarmasin hanya 31 ribu dari tercatat sebelumnya 73 ribu jiwa. “Sehingga 31 ribu jiwa itulah yang nantinya berhak mendapatkan […]

Dec 9, 2023 - 10:00 Wita
 1
Usai Verifikasi Ulang DTKS, Jumlah Penduduk Miskin di Banjarmasin Berkurang

SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Jumlah penduduk miskin di Banjarmasin berkurang, usai verifikasi ulang data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Banjarmasin yang akan disandingkan dengan data dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Hasil verifikasi ulang tersebut, justru didapati warga miskin Banjarmasin hanya 31 ribu dari tercatat sebelumnya 73 ribu jiwa.

“Sehingga 31 ribu jiwa itulah yang nantinya berhak mendapatkan bantuan sosial,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Banjarmasin, Dolly Syahbana, usai peresmian Shelter Rumah Singgah Baiman Banjarmasin, Rabu (6/12/2023).

Menurutnya, data sebelum tersebut kebanyakan memasukkan warga kategori mampu, yang sudah tidak layak mendapatkan bantuan sosial.

Menurutnya, para penerima bantuan yang tidak layak masuk DTKS adalah ketika jumlah pendapatan meningkat dan kondisi rumah yang sudah bagus. “Ini yang banyak kita ditemukan ketika dilakukan survei lapangan,” ungkapnya.

“Kemudian domisili yang sudah pindah, karena selama ini banyak yang tidak terhapus,” katanya lagi.

Ia menyatakan, seluruh DTKS yang sudah diverifikasi ulang akan segera diperbaiki pada 2024 mendatang.

Bahkan, saat ini, data tersebut sudah disandingkan dengan data milik Kemensos RI.

“Dan data ini sudah ditandatangani Walikota Banjarmasin, tinggal diserahkan saja lagi,” jelasnya.

Selama ini, Dinsos Banjarmasin sebelum memverifikasi ulang DTKS telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 21 miliar dalam setahun untuk segala macam bantuan.

Baik itu untuk korban terdampak kebakaran, program keluarga harapan (PKH) dan lainnya sekaligus biaya operasional.

Sebagian besar dana Rp 21 miliar itu kebanyakan terserap hanya untuk pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.

“Untuk bantuan sosial dan segala macam itu sekitar Rp 12 miliar. Tapi dengan adanya pengurangan ini, bisa menekan pengeluaran hingga 50 persen. Sehingga dana itu dapat digunakan untuk membangun fasilitas lainnya,” tukasnya. (shn/smr)

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow