Kawal Banpres Karhutla Rp10 Miliar, DPRD Batola Juga Awasi Kinerja BPBD

KABARKALSEL.COM, MARABAHAN - Meski status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sudah berakhir, Pemkab Barito Kuala (Batola) tetap diwanti-wanti dalam penggunaan bantuan presiden (banpres) senilai Rp10 miliar.

Pemkab Batola mulai menyalurkan berbagai sarana dan prasarana untuk menghadapi ancaman karhutla kepada relawan maupun pemerintah desa. 

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Selasa (10/11/2026) pagi.

Kegiatan tersebut disaksikan Bupati H Bahrul Ilmi, Ketua DPRD Ayu Dyan Lilyana Sari Wiryono, Kapolres AKBP Susilawati, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Selamat Riyanto, serta perwakilan kepala desa dan relawan pemadam kebakaran.

Peralatan yang disalurkan meliputi mesin pompa air lengkap dengan pipa dan selang pemadam, oli mesin, lampu senter, sepatu boots, helm, masker, hingga kaos kaki.

Adapula susu sapi steril dan minuman suplemen vitamin C untuk menunjang kebutuhan petugas. Sementara drone disiapkan sebagai alat bantu pemantauan kondisi wilayah dan mendukung penanganan bencana.

"Kami mengapresiasi upaya Pemkab Batola yang berhasil memperoleh banpres senilai Rp10 miliar untuk penanganan karhutla," ungkap Ayu.

"Tentunya penyaluran sarana dan prasarana tersebut harus benar-benar terarah, tepat sasaran, dan mengikuti petunjuk teknis pemerintah pusat," tegasnya.

Sesuai mekanisme dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8481/SJ tertanggal 23 Oktober 2026, banpres diperuntukkan operasi pemadaman darat dan suntik gambut untuk lahan yang masih terbakar maupun menimbulkan asap.

Meliputi penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM), logistik, makanan dan minuman aktivitas lapangan, penambah daya tahan tubuh, serta mobilisasi penanganan.

Kemudian disalurkan posko pengungsian, distribusi logistik, evakuasi masyarakat, siaga Kesehatan, dan kesiapan layanan medis gratis untuk kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Juga pengadaan bantuan medis berupa masker, vitamin dan obat-obatan, termasuk oksigen portable, penyelamatan satwa liar hingga pemulihan ekosistem gambut bekas terbakar.

Selanjutnya pengadaan sarana dan prasarana antara lain alat pelindung diri, pompa air, pompa gendong, tangka air, selang, pembuatan sumur bor, kendaraan taktis pemadaman dan motor trail, serta sewa eskavator.

Bantuan juga dapat diperuntukkan insentif pemadaman dengan besaran sesuai asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektivitas, serta dukungan logistik kepada masyarakat yang terlibat. 

"Seiring ketersediaan peralatan di setiap desa, kelurahan, dan kelompok pemadam, kebakaran dapat dicegah agar tidak berkembang semakin luas," beber Ayu.

DPRD juga siap mengawal realisasi penggunaan bantuan tersebut. Pengawasan diperlukan agar penyaluran dan pemanfaatan anggaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

“Mungkin selanjutnya kami akan rapat bersama BPBD Batola untuk mengetahui sarana dan prasarana yang sudah terealisasi maupun masih dalam proses," tutup Ayu.