Atasi Banjir dan Kekeringan, Bendungan Riam Kiwa Ditarget Segera Mulai Dikerjakan
Pemkab Banjar memperkuat sinergi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III untuk mendorong percepatan pembangunan Bendungan Riam Kiwa.
KABARKALSEL.COM, MARTAPURA - Pemkab Banjar memperkuat sinergi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III untuk mendorong percepatan pembangunan Bendungan Riam Kiwa.
Sinergisitas tersebut diyakini sebagai kata kunci, mengingat Bendungan Riam Kiwa akan berperan dalam penanganan banjir, pemenuhan kebutuhan air baku, dan pengembangan sektor pertanian.
"Kami terus mendorong penyelesaian loan agreement atau perjanjian pinjaman agar dapat direalisasikan," ungkap Kepala BWS Kalimantan III, Sandi Erryanto, dalam audiensi bersama Bupati H Saidi Mansyur, Senin (09/11/2026).
"Dengan demikian, pekerjaan fisik proyek diharapkan mulai dilaksanakan 2027 dan pembangunan dapat diselesaikan 2029," sambungnya.
Sekarang proses penyelesaian kompensasi tanaman tumbuh milik masyarakat di kawasan hutan masih berlangsung dengan alokasi sekitar Rp25 miliar dalam anggaran 2026.
“Semuanya mengharapkan dukungan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air agar dapat mempercepat realisasi proyek strategis tersebut," beber Sandi.
"Bendungan Riam Kiwa diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi, sekaligus memperkuat ketahanan air dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.
Selain mendorong realisasi Bendungan Riam Kiwa, BWS Kalimantan III siap berperan aktif mendukung penanganan berbagai persoalan sumber daya air, khususnya upaya antisipasi dan pengendalian banjir.
Salah satu langkah yang dibahas adalah penataan pola aliran dan normalisasi sungai, serta pembangunan pintu-pintu air di muara sungai, termasuk di Sungai Martapura.
"Kami pun mengharapkan percepatan pembangunan Bendungan Riam Kiwa. Tidak hanya mengurangi risiko banjir dan menjamin ketersediaan air, juga memasok air untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)," sahut Saidi.
Sebelumnya digelar rapat koordinasi perkembangan inventarisasi dan identifikasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan Bendungan Riam Kiwa, Rabu (04/11/2026).
Koordinasi tersebut melibatkan unsur pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, instansi vertikal, pelaksana kegiatan dan tim teknis terkait.
Dalam proses PDSK, perhatian tidak hanya tertuju kepada pendataan bidang tanah, tetapi juga terhadap tanaman tumbuh yang berada di atas lahan terdampak.
Berbagai objek, di antaranya tanaman sungkai, jengkol, karet, dan halaban, turut menjadi bagian dari kegiatan inventarisasi dan identifikasi di lapangan.
Berdasarkan materi perkembangan kegiatan, total inventarisasi mencakup 580 bidang. Sebanyak 246 bidang di antaranya telah selesai diwawancarai, sedangkan 334 bidang lain masuk rencana wawancara lanjutan.
Sementara dari sisi penanganan, sebanyak 75 bidang diusulkan menjadi prioritas awal untuk proses penilaian atau appraisal tahap pertama.
Adapun 505 bidang lain masuk kelompok tindak lanjut penanganan yang masih memerlukan kesiapan data dan administrasi, serta perencanaan pelaksanaan secara bertahap.
Sedangkan daftar nominatif tahap pertama sebanyak 246 bidang telah diserahkan dengan rincian 72 bidang areal jalan, 46 bidang areal konstruksi, dan 128 bidang areal genangan. Penyerahan berikutnya direncanakan 9 November 2026.
