Soal Rencana Perampingan SKPD, DPRD Batola Minta Penyusunan Raperda Tepat Waktu
Sebanyak 15 raperda masuk rencana Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Barito Kuala (Batola) 2027, termasuk perubahan atas Perda Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
KABARKALSEL.COM, MARABAHAN – Sebanyak 15 raperda masuk rencana Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Barito Kuala (Batola) 2027, termasuk perubahan atas Perda Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
Rencana tersebut dibahas dalam rapat komisi gabungan DPRD Batola bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setdakab), Selasa (17/11/2026).
Dari belasan raperda, sejumlah regulasi dinilai mendesak untuk diselesaikan. Di antaranya aturan terkait pengangkatan kepala desa dan perangkat desa menjelang pelaksanaan Pilkades Serentak 2027, serta perubahan ketiga atas Perda Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan SOTK.
Kabag Hukum Setdakab Batola, Mahardhika Prima Wijaya Rosadi, dalam kesempatan tersebut menegaskan tetap fokus terhadap penyusunan program legislasi daerah, selain melakukan inventarisasi, evaluasi, dan perbaikan tata kelola pembentukan regulasi.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah mekanisme Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Propemperkada) Batola. Kedepan proses penyusunan diseragamkan agar tidak terdapat peraturan kepala daerah yang diterbitkan di luar jadwal atau luput dari inventarisasi.
“Intinya penyusunan propemperkada harus didahului kajian akademis. Sementara penyusunan raperda wajib dilengkapi naskah akademik,” jelas Mahardhika.
Baik kajian akademis maupun naskah akademik tersebut menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi pengampu masing-masing regulasi.
“Terkait Raperda Perubahan Ketiga atas Perda SOTK, diharapkan rampung dibahas akhir 2026 dan bisa diterapkan mulai awal 2027,” beber Mahardika.
Sementara Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Batola, Hendri Dyah Estiningrum, berharap seluruh propemperda yang telah direncanakan dapat terealisasi sesuai target.
“Kami hanya berharap sejumlah raperda perlu mendapat perhatian lebih, karena berkaitan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan agenda daerah,” beber Dyah.
“Salah satunya regulasi mengenai pengangkatan kepala desa dan perangkat desa, serta perubahan SOTK karena pemerintah daerah berencana merampingkan jumlah SKPD dari sebelumnya 29 menjadi 24,” tambahnya.
Perubahan SOTK sendiri disebabkan penyesuaian terhadap regulasi baru, dinamika beban kerja, serta kebutuhan peningkatan pelayanan dan efisiensi organisasi.
“Juga dalam rangkaian upaya menata ulang fungsi, menghindari tumpang tindih tugas, mengendalikan belanja pegawai, atau menyesuaikan ketersediaan anggaran dan aset,” jelas Dyah.
Adapun SKPD yang direncanakan digabung meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim).
Kemudian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) akan digabung dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD).
Penggabungan juga direncanakan terhadap Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP), Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH), serta Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak).
Selain penggabungan antarinstansi, terdapat rencana pemindahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Bidang Keluarga Berencana dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP2A) ke Dinas Kesehatan.
Berikutnya Bidang Perindustrian di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopperidag) direncanakan bergabung dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

