Dari Perizinan hingga Perumahan, Inilah 18 Raperda Dalam Propemperda DPRD Batola 2026

KABARKALSEL.COM, MARABAHAN - DPRD Barito Kuala (Batola) resmi menetapkan 18 raperda dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 dalam rapat paripurna, Jumat (28/11/2025) sore.

Dari belasan raperda, sebanyak 3 di antaranya merupakan inisiatif DPRD Batola. Sedangkan sisanya adalah raperda yang bersumber dari Pemkab Batola.

"Propemperda Batola Tahun 2026 disusun dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah," ungkap Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan Liliyana Sari Wiryono, dalam kata pengantar rapat paripurna.

"Selain harus terencana, terarah, sistematis dan terpadu setiap tahun berdasarkan skala prioritas, penyusunan itu bertujuan menghindari penerbitan perda yang tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaran pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," sambungnya.

Berikut raperda yang bersumber dari DPRD Batola:
1. Raperda Penyelenggaraan Perizinan di Daerah,
2. Raperda Kerukunan Umat Beragama,
3. Raperda Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif.

Selanjutnya berikut raperda yang bersumber dari Pemkab Batola:
1. Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025,
2. Raperda Penggunaan APBD Tahun Anggaran 2026,
3. Raperda APBD Tahun Anggaran 2027,
4. Raperda Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
5. Raperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan,
6. Raperda Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Perlindungan Masyarakat, 
7. Raperda Pengembangan Wilayah Kabupaten Batola Tahun 2025-2045,
8. Raperda Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,
9. Raperda Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Batola Menjadi Perseroan Terbatas Daerah Air Minum Danum Ije Jela (Perseroda), 
10. Raperda Rencana Pembangunan dan Pengelolaan Perumahan dan Perluasan Pemukiman di Daerah 2024-2044,
11. Raperda Pembimbingan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
12. Raperda Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah Menjadi Perseroan Daerah Aneka Usaha Selidah,
13. Raperda Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Pelabuhan Barito Kuala Mandiri Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah  Pelabuhan Barito Kuala Mandiri, 
14. Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah,
15. Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.