Kejari Batola Resmi Berpredikat WBK 2025, Termasuk 38 Satker Terbaik di Indonesia

KABARKALSEL.COM, JAKARTA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Kuala (Batola) meraih piagam penghargaan Satuan Kerja (Satker) Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 2025. 

Penghargaan bergengsi itu diserahkan Plt Wakil Jaksa Agung, Asep Nana Mulyana, dalam Apresiasi dan Penghargaan Performa Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, Rabu (17/12/2025) di Aula Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung. 

Kepala Kejari Batola, Andrianto Budi Santoso, hadir menerima penghargaan didampingi Kasi Intelijen Mohammad Hamidun Noor dan Kasubsi Pembinaan Rizky Senja Raifiesha. Sementara seluruh pegawai Kejari Barito Kuala mengikuti prosesi penghargaan secara daring.

Penyerahan penghargaan disaksikan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, dan Wakil Ketua Komisi Kejaksaan Babul Khoir Harahap.

Juga Jaksa Agung Muda Pembinaan Hendro Dewanto, Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Leonard Eben Ezer Simanjuntak, serta jajaran pejabat eselon I dan II Kejaksaan Agung.

Adapun predikat WBK yang diraih Kejari Batola merupakan hasil dari proses evaluasi ketat yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia bersama Kementerian PANRB. 

Penilaian mengacu kepada Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

_{Hanya 38 satker dalam lingkup Kejaksaan Republik Indonesia yang menerima predikat WBK seusai melewati evaluasi objektif dan berjenjang sepanjang 2025. Foto: Kejari Batola.}

"Predikat WBK bukan sekadar pemenuhan administratif, melainkan cerminan budaya kerja yang menjunjung tinggi kejujuran dan kepentingan masyarakat," pesan Sanitiar Burhanuddin.

"Sudah seharusnya integritas sebagai landasan moral dalam melaksanakan tugas, serta menjauhkan diri dari perbuatan tercela yang dapat mencoreng marwah institusi," tegasnya. 

Dalam laporan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan, sebanyak 215 satker mengikuti proses evaluasi objektif dan berjenjang sepanjang 2025. Namun hanya 38 satker yang berhasil ditetapkan meraih predikat WBK.

"Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Ini mencerminkan konsistensi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kejaksaan,” beber Asep Nana Mulyana yang sekaligus Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Andrianto Budi Santosomenyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran dan masyarakat, karena telah memberikan dukungan berkelanjutan terhadap upaya reformasi birokrasi.

“Penghargaan ini bukan hanya milik Kejari Batola, tetapi seluruh masyarakat yang selalu mendukung kami dalam menjalankan tugas penegakan hukum secara transparan dan profesional,” sahut Andrianto.

Senada dengan Kajari, Hamidun Noor selaku Ketua Tim WBK Kejari Batola menegaskan bahwa capaian tersebut bukan akhir dari segalanya.

"Justru penghargaan merupakan awal dari komitmen yang lebih besar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik," tegasnya.