Kesadaran Politik Masyarakat di Balik Dugaan Ijazah Palsu di Pilkada
Dugaan ijazah palsu kerap menjadi isu yang mengitari pemilihan, baik presiden, legislatif, hingga kepala daerah.
KABARKALSEL.COM, BANJARMASIN - Dugaan ijazah palsu kerap menjadi isu yang mengitari pemilihan, baik presiden, legislatif, hingga kepala daerah.
Lantas apa penyebab isu tersebut terus berkembang di masyarakat? Berikut ulasan akademisi Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Nasrullah, kepada kabarkalsel.com:
Dalam beberapa pekan terakhir, terutama menjelang Pilkada Serentak 2024, dugaan penggunaan ijazah palsu santer terdengar di beberapa daerah.
Sebagian terbukti tidak benar, sementara beberapa di antaranya masih dalam proses penelusuran seperti yang terjadi di Kabupaten Buru, Maluku.
Sementara di tingkat lokal, khususnya menjelang Pilkada Barito Kuala (Batola), isu dugaan ijazah palsu juga sempat mengapung ke permukaan.
Masyarakat Batola sendiri memiliki ingatan tentang dugaan ijazah palsu. Ini dilakukan anggota DPRD Batola hasil Pemilu 2009 dan 2014.
Kedua kasus tersebut sampai ke meja hijau. Namun hanya hasil Pemilu 2009 yang benar-benar terbukti hingga tingkat kasasi, sedangkan terdakwa kasus kedua diputus bebas lantaran minim pembuktian.
Baca juga:
Marak Dugaan Ijazah Palsu di Pilkada, KPU Batola Tunggu Aduan Masyarakat
Dugaan Ijazah Palsu Anggota DPRD Tanbu Terus Didalami Polda Kalsel
Artinya KPU Batola ditantang untuk menjelaskan kepada masyarakat, tentang mekanisme pemeriksaan ijazah bakal calon di Pilkada 2024.
Namun KPU juga memiliki keterbatasan waktu, mengingat pasangan bakal calon harus segera ditetapkan. Mereka akan terbantu, seandainya terdapat pihak bukan anonim menyampaikan laporan resmi.
Apabila sekadar isu, pihak yang diisukan akan mendapat keuntungan berupa kepercayaan lebih dari masyarakat. Terlebih kalau mereka memiliki ijazah asli yang terbukti secara prosedural dan sosial.
Namun pihak yang diisukan juga bisa dirugikan, seandainya dugaan tersebut dibiarkan berkembang, sehingga terus menggelinding menjadi bola salju.
Di atas semua itu, isu dugaan ijazah palsu menunjukkan dua hal. Salah satunya keinginan kuat masyarakat agar tingkat pendidikan calon pemimpin mereka terpenuhi sebagaimana ketentuan berlaku.
Kemudian tingkat pendidikan juga akan diwujudkan melalui kualitas intelektual. Ini dapat diketahui dari kemampuan menyampaikan pendapat di depan publik, berdialog dengan masyarakat dan retorika yang digunakan.
What's Your Reaction?
