Paling Santer Disebut Dalam Debat, Inilah Strategi Mujiyat-Fahrin Dongkrak IPM Batola

KABARKALSEL.COM, BANJARMASIN - Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) cukup banyak disebut dalam debat pertama Pilkada Barito Kuala (Batola) 2024, Minggu (10/11) malam.  

Diketahui IPM Batola 2023 senilai 68,11 atau menempati peringkat 12 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Meski demikian, angka tersebut sedianya meningkat lantaran IPM Batola 2022 adalah 67,37. Bahkan meski terlihat pelan, Batola menjalani trek meningkat sejak 2013 yang hanya bernilai 62,12.

IPM sendiri adalah nilai yang menunjukkan tingkat kemiskinan, kemampuan baca tulis, pendidikan, harapan hidup, dan faktor-faktor lain di setiap daerah.

Adapun pengukuran nilai IPM berfokus kepada tiga dimensi dasar pembangunan manusia yang saling berkaitan. Mulai dari kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak. 

Salah satu indikator kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Kalau AHH meningkat, derajat kesehatan penduduk juga meningkat.

Fenomena peningkatan angka harapan hidup juga menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Kalau kesejahteraan masyarakat meningkat, tingkat pembangunan meningkat.

Sementara penilaian dimensi pendidikan berpatokan kepada faktor Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS).

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, alasan tertinggi anak putus sekolah adalah faktor ekonomi. Penyebabnya anak yang sudah memasuki usia cukup, diarahkan untuk berhenti sekolah oleh orang tua demi mencari pekerjaan.

Adapun standar hidup layak diukur menggunakan pengeluaran per kapita setiap tahun. Pengeluaran per kapita adalah tingkat daya beli masyarakat terhadap kebutuhan selama satu tahun. 

Standar hidup layak diukur menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Terdapat 96 komoditas yang menjadi ukuran dari PNB, antara lain 66 komoditas makanan dan 30 komoditas non-makanan. 

Daya beli masyarakat dipengaruhi banyak hal. Salah satunya kenaikan nilai barang akibat kenaikan nilai atau kekurangan pasokan barang. 

Sementara dalam debat Pilkada Batola 2024, IPM beberapa kali disinggung oleh pasangan calon H Bahrul Ilmi-Herman Susilo dan tanya jawab antarpasangan calon.

Namun uniknya langkah-langkah rasional peningkatan IPM sudah dipaparkan pasangan Mujiyat-Fahrin Nizar dalam penyampaian visi misi maupun program.

"Untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, tentu saja pemerintah harus memiliki program unggulan. Urutan pertama adalah membangun pelabuhan laut berskala nasional," papar Mujiyat.

"Pelabuhan tersebut akan menjadi magnet ekonomi berbasis kerakyatan, sekaligus berkorelasi dengan program berikutnya berupa lumbung pangan nasional," sambungnya.

Program lumbung pangan nasional sendiri akan menurunkan daya beli kebutuhan pokok oleh masyarakat di pedesaan.

Kalau masyarakat dapat memanfaatkan lahan sebagai sumber makanan sehari-hari, daya beli untuk komoditas lain akan meningkat. 

Pun penggunaan lahan yang tepat juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kehidupan.

Kebanyakan masyarakat pedesaan tidak memanfaatkan lahan sebagai kebutuhan mereka, tetapi lebih memilih bekerja sama dengan instansi lain sehingga keuntungan yang didapatkan tidak maksimal. 

Di sisi lain, pelabuhan maupun lumbung pangan (pertanian, peternakan, dan perikanan) tersebut akan disinergikan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. 

"Selanjutnya ujung pembangunan daerah adalah peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan. Kami memiliki program kepada masyarakat yang belum beruntung berupa beasiswa," tambah Fahrin Nizar.

Selain pemberian beasiswa, langkah-langkah lain yang berhubungan dengan peningkatan IPM adalah peningkatan kesejahteraan guru swasta dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

"Kemudian dalam peningkatan dimensi kesehatan, kami akan mengoptimalkan BPJS agar semua masyarakat mendapat pelayanan kesehatan. Tak ketinggalan perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan maupun jembatan," sambungnya.

Pembangunan puskemas pembantu maupun puskesmas desa juga penting dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang terkendala kondisi geografis. 

"Intinya pembangunan yang dilakukan harus merata dan sesuai kebutuhan mendasar masyarakat. Makanya kami berpegang dengan prinsip bahwa pemimpin adalah rakyat, tak seorang pun pemimpin tanpa rakyat, karena rakyat yang memilih pemimpin," tutup Mujiyat.