Program MBG di HST Dievaluasi, DPRD Soroti Gizi Anak hingga Bahan Pangan Lokal
Polemik implementasi Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penutupan sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemulihan Gizi (SPPG) mendapat perhatian serius dari DPRD Hulu Sungai Tengah (HST).
KABARKALSEL.COM, BARABAI – Polemik implementasi Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penutupan sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemulihan Gizi (SPPG) mendapat perhatian serius dari DPRD Hulu Sungai Tengah (HST).
Melalui Komisi I, DPRD HST memanggil Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) dan seluruh Ketua SPPG di Bumi Murakata untuk memberikan klarifikasi, Kamis (12/03/2026).
“Kami ingin meminta klarifikasi terkait permasalahan implementasi MBG di lapangan yang sempat viral,” papar Ketua Komisi I DPRD HST, Yajid Fahmi, dikutip dari Antara.
"Kami tidak memiliki kepentingan terhadap SPPG. Namun kami berwenang mengawasi agar pelaksanaan di lapangan betul-betul sesuai dengan tujuan awal yang berupaya memenuhi gizi anak dan pengentasan stunting," jelasnya.
Selanjutnya sejumlah anggota Komisi I menyampaikan berbagai catatan kritis. Salah satunya Johar Arifin yang menilai komitmen SPPG sangat penting agar program tersebut benar-benar berdampak.
“Masalah gizi anak tidak bisa dibiarkan berlarut-larut tanpa evaluasi. Pemilik SPPG harus hadir dan bertanggung jawab langsung,” tegas Johar.
Johar juga menyinggung soal nominal anggaran yang disebut naik dari Rp15.000 menjadi Rp16.000 per porsi, "Kenaikan ini jangan sampai hanya menjadi wacana,” tambah legislator Partai Golkar ini.
Sementara Salpia Riduan menyoroti aspek teknis pelaksanaan di lapangan. Legislator Partai Gerindra ini menuntut agar SPPG memahami kualitas dan standar gizi makanan yang disediakan.
Sedangkan Alamsyah meminta seharusnya pengelola SPPG turut dihadirkan dalam rapat, sehingga dapat memberikan penjelasan langsung mengenai pengelolaan program tersebut.
Berita Terkait:
Giliran SPPG Banua Jingah HST Ditutup BGN, Imbas Menu Tidak Layak
Temuan Makanan Tak Layak Konsumsi, BGN Tutup Sementara SPPG Pantai Batung HST
“Sebenarnya kami ingin seluruh pengelola SPPG datang. Jangan sampai program tersebut justru menuai kritik, karena kurang tanggung jawab,” tukas Alamsyah.
Di sisi lain, Budiono mempertanyakan penyebab penyedia bahan pangan lokal masih minim dalam MBG, "Kalau bahan pokok masih banyak didatangkan dari luar daerah, berarti manfaat ekonomi dari program ini belum berdampak untuk masyarakat lokal," bebernya.
Menanggapi berbagai sorotan tersebut, Sadilah selaku Koordinator Wilayah BGN HST menjelaskan terus berupaya menjaga mutu program, meski masih menghadapi sejumlah kendala.
Salah satunya adalah keterbatasan bahan pangan di daerah, sehingga sebagian bahan masih harus didatangkan dari luar wilayah, "BGN ingin menjamin mutu, tetapi memang masih ditemukan kekurangan bahan pokok di daerah,” jelasnya.
"Sementara terkait menu yang tidak sesuai, masyarakat dapat melapor melalui koordinator kecamatan atau pengelola SPPG setempat. BGN juga membuka layanan pengaduan MBG melalui call center 127 atau nomor +62-811-1000-8008," tambahnya.
Adapun terkait sumber daya manusia, Koordinator Wilayah BGN HST mengeklaim telah melibatkan wirausaha dan pegawai setempat, khususnya di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).
"Sekarang tercatat 12 unit SPPG yang telah beroperasi dengan dukungan sekitar 470 relawan. Adapun penerima manfaat sebanyak 25.544 orang dari target awal 32.160 orang," ungkap Sadilah.
"Namun jumlah relawan berkurang dari sebelumnya 564 orang, menyusul penutupan sementara SPPG Pantai Batung dan Banua Jingah," tambahnya.
