APBD 2026 Resmi Disetujui, Pemprov Kalsel Fokus Pendidikan, Infrastruktur dan Iklim
APBD Kalimantan Selatan 2026 resmi disetujui menjadi raperda. Dengan total belanja Rp9,205 triliun, sektor pendidikan, infrastruktur dan iklim menjadi prioritas.
KABARKALSEL.COM, BANJARMASIN - APBD Kalimantan Selatan 2026 resmi disetujui menjadi raperda. Dengan total belanja Rp9,205 triliun, sektor pendidikan, infrastruktur dan iklim menjadi prioritas.
Persetujuan dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kalsel, Selasa (25/11/2025). Dilanjutkan penyampaian pendapat akhir Gubernur H Muhidin atas pengesahan anggaran ini.
"APBD bukan sekadar dokumen angka, melainkan instrumen yang membawa harapan besar untuk masyarakat. Makanya setiap rupiah harus memberi manfaat dan hasil nyata dalam bentuk pembangunan dan kesejahteraan," ungkap Muhidin.
Dalam APBD 2026, terdapat sejumlah fokus prioritas pembangunan yang digarap. Di antaranya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial.
Kemudian penguatan sektor unggulan daerah seperti pertanian, industri pengolahan, dan pariwisata. Pembangunan dan pemerataan infrastruktur, serta peningkatan konektivitas antarwilayah.
Selanjutnya penguatan kapasitas lingkungan hidup, mitigasi perubahan iklim, dan penanggulangan bencana. Terakhir reformasi birokrasi melalui pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan berintegritas.
“Kami ingin anggaran bergerak sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Juga membantu, memperkuat, dan membuka peluang pemerataan pembangunan," beber Muhidin.
“Melalui kerja bersama, kolaborasi, dan komitmen, kami memastikan APBD 2026 berjalan transparan dan bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat,” imbuhnya.
Adapun APBD yang disetujui memiliki nilai pendapatan sebesar Rp7,341 triliun dan belanja Rp9,205 triliun. Berkaitan dengan program prioritas, terdapat tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mendapatkan pagu besar.
Seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang mendapatkan pagu lebih dari Rp2 triliun, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rp 1,9 triliun, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp1,679 triliun.
Sebaliknya Dinas Lingkungan Hidup yang mendapatkan pagu sekitar Rp19 miliar. Sedangkan Dinas Koperasi dan UMKM cuma sekitar Rp17 miliar.
"Mudahan semua rencana terealisasi secepat mungkin. Terlebih Gubernur Kalsel menginginkan proses lelang sudah dilakukan awal Desember 2025," sahut Ketua DPRD Kalsel H Supian HK dalam kesempatan terpisah.
