BBM Langka Meski Kuota Cukup, Pemprov Kalsel dan Polda Soroti Dugaan Penimbunan
Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang belakangan memicu antrean panjang, memicu perhatian serius Pemprov dan Polda Kalimantan Selatan.
KABARKALSEL.COM, BANJARBARU – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang belakangan memicu antrean panjang, memicu perhatian serius Pemprov dan Polda Kalimantan Selatan.
Bahkan Gubernur H Muhidin dan Kapolda Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan langsung membahas persoalan tersebut bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan di Banjarbaru, Selasa (02/06/2026).
Dalam pembahasan terungkap bahwa pasokan BBM bersubsidi di Kalsel seharusnya mencukupi kebutuhan masyarakat. Kondisi ini pun memunculkan pertanyaan terkait penyebab antrean panjang dan kelangkaan di SPBU.
Sejumlah faktor diduga menjadi pemicu. Salah satunya indikasi penimbunan BBM oleh oknum tertentu dan dugaan praktik premanisme yang dapat mengganggu rantai distribusi BBM dari depo hingga ke masyarakat.
Pun sistem pengawasan penyaluran BBM bersubsidi menjadi sorotan. Pertamina mengeklaim pembelian biosolar atau solar bersubsidi telah menggunakan mekanisme QR Code.
Sistem tersebut diyakini membatasi volume pembelian dan terhubung dengan data pengguna yang telah terdaftar. Namun dalam pelaksanaan, pengawasan di lapangan dinilai masih menghadapi sejumlah kendala.
Penyebabnya verifikasi pengguna QR Code masih sangat bergantung kepada petugas SPBU, sehingga membuka peluang penyalahgunaan.
Menanggapi kondisi tersebut, Muhidin meminta dilakukan penguatan sistem pengendalian BBM subsidi untuk menutup ruang penyalahgunaan.
"Sistem QR Code perlu diperkuat, karena kami ingin memastikan BBM subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak," beber Muhidin.
"Perlu dikaji kemungkinan integrasi data kendaraan melalui STNK dengan sistem QR Code, sehingga pengawasan akan lebih ketat dan potensi penyalahgunaan bisa diminimalkan," imbuhnya.
Selain soal pengawasan, distribusi BBM dari depo juga menjadi perhatian. Muhidin memberikan masukan agar dilakukan pengaturan yang lebih terkoordinasi, sehingga pasokan BBM tersebar merata dan tidak menimbulkan antrean panjang.
"Tentunya pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan sinergi semua pihak, termasuk aparat penegak hukum hingga pengelola SPBU untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar," tutup Muhidin.
