Bunda PAUD Kalsel Raih Penghargaan Wiyata Darma Utama

Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kalimantan Selatan, Hj Fathul Jannah Muhidin, berhasil meraih Wiyata Darma Utama atau penghargaan tertinggi dalam Apresiasi Bunda PAUD Nasional 2025.

Nov 13, 2025 - 21:14
Nov 15, 2025 - 23:15
Bunda PAUD Kalsel Raih Penghargaan Wiyata Darma Utama
Bunda PAUD Kalimantan Selatan, Hj Fathul Jannah Muhidin, memperlihatkan Wiyata Darma Utama atau penghargaan tertinggi dalam Apresiasi Bunda PAUD Nasional 2025. Foto: MC Kalsel

KABARKALSEL.COM, JAKARTA - Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kalimantan Selatan, Hj Fathul Jannah Muhidin, berhasil meraih Wiyata Darma Utama atau penghargaan tertinggi dalam Apresiasi Bunda PAUD Nasional 2025.

Apresiasi bergengsi tersebut diserahkan istri Wakil Presiden, Selvi Gibran Rakabuming, didampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Fathul Jannah turut didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel, beserta sejumlah pejabat dan jajaran. 

Penghargaan diberikan setelah melalui proses penilaian yang ketat, meliputi sejumlah tahapan dan persyaratan sesuai indikator penilaian nasional.

“Alhamdulillah telah mendapatkan Wiyata Darma Utama. Penghargaan ini tidak lepas dari kerja keras dan kerja sama seluruh pihak terkait, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel,” ungkap Fathul Jannah.

"Penghargaan tersebut menjadi motivasi seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Kalsel untuk terus berupaya mewujudkan layanan PAUD yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan," tambahnya.

Selain memberikan apresiasi kepada para bunda PAUD di berbagai daerah, pemerintah juga menyediakan dukungan anggaran sebesar Rp5,1 triliun dalam RAPBN 2026 untuk memperkuat peran PAUD.

Alokasi tersebut merupakan bagian dari total anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun yang disiapkan pemerintah dalam RAPBN 2026.

Dengan anggaran lebih besar, PAUD ditargetkan dapat menjangkau seperempat anak usia 5 hingga 6 tahun di Indonesia (74,15 persen) yang belum mendapatkan layanan pendidikan.