Ditemui Ketua DPRD, Unjuk Rasa di Kalsel Berlangsung Tertib
Ditutup untaian selawat dan doa bersama, unjuk rasa Aliansi Rakyat Kalimantan Selatan di depan Kantor DPRD Kalsel berlangsung tertib dan damai, Senin (01/09/2025).
KABARKALSEL.COM, BANJARMASIN - Ditutup untaian selawat dan doa bersama, unjuk rasa Aliansi Rakyat Kalimantan Selatan di depan Kantor DPRD Kalsel berlangsung tertib dan damai, Senin (01/09/2025).
Ribuan massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat tersebut sudah berkumpul sejak pukul 12.00 Wita. Mereka bertujuan menyampaikan beberapa tuntutan kepada pimpinan atau anggota DPRD Kalsel.
Sementara polisi dan tentara berseragam lengkap bersama mobil watercannon siap siaga di halaman. Sejumlah di antaranya juga berjaga di balik gerbang kantor.
Sekitar pukul 13.00 Wita, Ketua DPRD Kalsel H Supian HK didampingi Kapolda Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, bersama sejumlah anggota seperti Rosehan Noor Bahri dan Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, menemui pengunjuk rasa.
Di sisi lain, sejumlah anggota DPRD Kalsel juga terlihat berbaur dan duduk lesehan bersama pengunjuk rasa.
"Saya siap mendengarkan semua yang disampaikan. Saya sedang sakit dan ginjal saya diangkat satu. Namun sudah kewajiban saya untuk menemui rakyat yang ingin menyampaikan aspirasi," papar Supian.
Setelah kurang lebih empat jam berdialog, dilakukan penandatanganan berita acara tuntutan untuk disampaikan kepada DPR RI.
Tuntutan tersebut berisi reformasi, efisiensi gaji dan tunjangan DPR agar disesuaikan dengan kondisi fiskal negara, serta transparansi penggunaan dana.
Kemudian menuntut reformasi dan revisi UU Polri, serta pencegahan tindakan represif terhadap masyarakat. Kapolri juga diminta bertanggung jawab atas berbagai tindakan represif. Apabila tidak berkomitmen, massa menuntut Kapolri mengundurkan diri dari jabatan.
Selanjutnya menuntut pengusutan tuntas dan pertanggungjawaban penuh instansi terkait atas kematian driver ojek online Affan Kurniawan dalam demonstrasi di Jakarta.
Berikutnya menuntut penolakan Taman Nasional Meratus, monopoli batubara, dan konflik agraria sawit dengan masyarakat, khususnya di Kotabaru dan berbagai isu lokal di Kalsel.
Massa juga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran negara yang dinilai tidak tepat sasaran, khususnya program-program berbiaya besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP). Akibat program ini, rakyat justru dibebani kenaikan pajak.
Selanjutnya menuntut peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, baik guru maupun dosen, dengan memberikan prioritas kepada guru honorer melalui pemberian gaji yang layak.
Mereka pun mendesak perhatian serius pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil dan tertinggal.
Adapun tuntutan terakhir mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan Perlindungan Masyarakat Adat.
"Kami siap meneruskan semua aspirasi, termasuk terkait penolakan penetapan Pegunungan Meratus sebagai Taman Nasional Meratus," sahut Supian.
Setelah kesepakatan diteken, massa mengakhiri unjuk rasa sekitar pukul 15.00 Wita dengan doa bersama. Sebelum beranjak pergi, mereka memunguti sampah yang berserakan.
"Kalau datang bersih, pulang juga harus bersih. Kami berunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi, bukan mengotori lingkungan,” tegas salah seorang pengunjuk rasa yang mewakili buruh, Fadli, dikutip dari Antara.
"Tentunya kami menginginkan poin tuntutan dapat ditindaklanjuti agar situasi dan keamanan tetap kondusif, serta sesuai dengan cita-cita bangsa untuk mensejahterakan masyarakat," tutupnya.
