Gubernur Kalsel Lantik 11 Pejabat Baru, Dievaluasi Setiap Enam Bulan

KABARKALSEL.COM, BANJARBARU - Evaluasi ketat bakal diberlakukan setiap enam bulan sekali kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan. 

Ketetapan tersebut diumumkan Gubernur H Muhidin ketika melantik dan mengambil sumpah jabatan 11 pejabat eselon IIA dan IIB atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Selasa, (06/01/2026).

Mereka yang dilantik adalah Rahmiyanti Janoezir Pamuntjak sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Kemudian Muhammad Yasin Toyib yang didenitifkan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Selanjutnya Noryadi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Ronny Eka Saputra menjadi Kepala BPBD, serta Dany Matera Saputra sebagai Kepala Satpol PP dan Damkar.

Berikutnya Heru dilantik sebagai Wakil Direktur Non Medik RSUD Ulin, serta dr Agung Ary Wibowo menjadi Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Ulin.

Terakhir Riandy Hidayat sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Eddy Ilmansyah Jaya menjadi Kepala Biro Perekonomian, Ma’ruf Rizani sebagai Kepala Biro Umum, dan Fahrurazi menjabat Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.

"Para pejabat yang baru dilantik tidak perlu berlama-lama dalam masa adaptasi dan segera bekerja secara optimal dengan menjunjung tinggi integritas," pesan Muhidin.

“Juga jangan sampai menyalahgunakan wewenang dan jabatan, karena evaluasi akan dilakukan secara berjenjang dan sistematis setiap enam bulan," tegasnya.

Teknis penilaian yang diterapkan adalah eselon III menilai eselon IV, kemudian eselon II menilai eselon III, sementara Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) akan menilai eselon II. 

Evaluasi tidak hanya berkaitan dengan capaian kerja, tetapi juga kemampuan kepemimpinan dan kecocokan bekerja sama dalam tim.

“Kepintaran saja tidak cukup. Kalau tidak cocok dengan bawahan dan koordinasi internal terganggu, kinerja tidak akan maksimal. Ini akan menjadi bahan pertimbangan,” beber Muhidin.

Selain urusan birokrasi, Muhidin juga memberikan perhatian khusus terhadap penanganan bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kalsel. 

Diinstruksikan seluruh kepala dinas dalam lingkup Pemprov Kalsel untuk turun tangan membantu masyarakat, tetapi tetap berada dalam satu komando koordinasi. 

Kemudian penyaluran bantuan logistik dan sembako diwajibkan melalui BPBD dan Dinas Sosial agar data bantuan terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

“Seandainya gubernur tidak bisa hadir, wakil gubernur yang turun. Kalau keduanya berhalangan, bisa diwakili sekretaris daerah atau kepala dinas," jelas Muhidin. 

"Jangan jalan sendiri-sendiri tanpa laporan, karena seluruh penggunaan dana bantuan pemerintah harus tercatat dengan jelas guna menghindari permasalahan administrasi dikemudian hari," tutupnya.