Ikan Mati Massal di Sungai Barito Batola, Walhi Soroti Pencemaran dan Kelemahan Pengawasan
Kematian ikan massal di Sungai Barito, Barito Kuala (Batola), disorot Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan.
KABARKALSEL.COM, BANJARBARU - Kematian ikan massal di Sungai Barito, Barito Kuala (Batola), disorot Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan.
Fenomena tersebut dinilai bukan sekadar kejadian alam, melainkan cerminan krisis ekologis yang telah lama terakumulasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito.
Terlebih Sungai Barito telah menjadi jalur utama angkutan tongkang batu bara. Hampir setiap hari, lalu lintas kapal bermuatan hasil tambang melintasi alur sungai.
Di sisi lain, Sungai Barito juga menjadi muara berbagai kanal buatan yang terhubung langsung dengan kawasan industri perkebunan, terutama perusahaan kelapa sawit.
"Kombinasi aktivitas tersebut diduga kuat memperparah tekanan lingkungan," ungkap Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Raden Rafiq, Rabu (28/01/2026).
Bagaimanapun aktivitas industri berskala besar dinilai mempercepat degradasi kualitas air, sekaligus memperbesar dampak kerusakan yang sebelumnya telah ditimbulkan limbah domestik masyarakat di sepanjang daerah aliran sungai.
Akibatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan Sungai Barito terus menurun. Fungsi ekologis sungai sebagai sumber kehidupan, penopang ekosistem, dan penyedia air bersih untuk masyarakat, perlahan tergerus oleh kepentingan ekonomi.
"Inilah urgensi political will (kemauan politik) pemerintah untuk serius mereduksi potensi kerusakan lingkungan yang lebih parah," tegas Rafiq.
"Kebijakan yang berpihak kepada kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat sudah mendesak, bukan sekadar jargon pembangunan berkelanjutan," tambahnya.
Ironisnya sudah beberapa perusahaan perkebunan ekstraktif yang terbukti melakukan rekayasa tinggi muka air melalui kanalisasi dan pompanisasi.
Praktik tersebut tidak hanya memicu kekhawatiran masyarakat terhadap kerusakan ekosistem, tetapi juga berdampak langsung kepada kehidupan seperti perubahan pola aliran air dan potensi banjir.
Ironisnya perusahaan-perusahaan dengan dugaan pelanggaran serupa berulang kali tersangkut masalah hukum, bahkan hingga ke meja pengadilan.
"Fakta itu justru memperlihatkan kelemahan fungsi pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum," beber Rafiq.
"Seandainya kondisi tersebut dibiarkan berlanjut, Sungai Barito dikhawatirkan akan semakin kehilangan fungsi sebagai urat nadi kehidupan masyarakat," tutupnya.
