Rakor Lintas Sektoral, Polres Batola Antisipasi Pengamanan Pilkada 2024 Hingga Bencana Alam

Diyakini memiliki eskalasi yang lebih tinggi, Polres Barito Kuala (Batola) intensif menggelar rapat koordinasi lintas sektoral untuk pengamanan Pilkada 2024.

Jun 5, 2024 - 22:00 Wita
Jun 7, 2024 - 04:07
Rakor Lintas Sektoral, Polres Batola Antisipasi Pengamanan Pilkada 2024 Hingga Bencana Alam
Pelaksanaan rapat koordinasi lintas sektoral untuk pengamanan Pilkada 2024 di Aula Mufakat, Marabahan, Rabu (5/6). Foto: Humas Polres Batola

KABARKALSEL.COM, MARABAHAN - Diyakini memiliki eskalasi yang lebih tinggi, Polres Barito Kuala (Batola) intensif menggelar rapat koordinasi lintas sektoral untuk pengamanan Pilkada 2024.

Kegiatan dipimpin Wakapolres Kompol Letjon Simanjorang di Aula Mufakat Setda Batola, Rabu (5/6), serta dihadiri hampir semua stakeholder.

Mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta camat dan jajaran Kapolsek maupun Danramil Kodim 1005 Batola.
   
Dalam rapat koordinasi tersebut diingatkan bahwa situasi kondusif dalam Pemilu 2024 tidak datang tiba-tiba. Tetap dibutuhkan usaha dan kerja sama, termasuk dukungan seluruh komponen masyarakat. 

"Sekarang menghadapi Pilkada 2024, semuanya harus disiapkan kembali. Selain sistem pengamanan, perlu dirumuskan kesiapan menghadapi bencana," papar Letjon.

"Terlebih berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Batola sudah memasuki musim kemarau sejak pertengahan Juni 2024. Artinya diperlukan kesiapan menghadapi kebakaran hutan dan lahan," imbuhnya.

Terkait sistem pengamanan, Kabag Ops Polres Batola Kompol Sony Fratago Lumban Gaol juga meminta semua pihak terkait melihat hasil evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024.

"Apalagi dalam pilkada, eskalasi politik lebih meningkat sehingga semua kejadian harus diwaspadai dan jangan dianggap remeh," tegas Sony.

Di antara evaluasi yang dipaparkan adalah kerusakan surat suara di TPS. Kemudian masih ditemukan pergeseran kotak suara tanpa kawalan polisi. 

"Bahkan pernah terjadi surat suara yang seharusnya masih berada di PPS, malah sudah berada di rumah kepala desa," beber Sony. 

Baca juga: Tidak Sekadar Pilih, Rahmadian Noor Gandeng Sumarji di Pilkada Batola 2024

Baca juga: Termasuk Mujiyat dan Hermansyah, Berikut Bacada NasDem di Kalsel

"Kemudian kesadaran petugas linmas dalam melaksanakan tanggung jawab, juga harus ditingkatkan. Faktanya masih ditemukan anggota linmas yang tidak menggunakan seragam dan kelengkapan lain," imbuhnya. 

Sementara Plt Kalak BPBD Batola, Aris Saputera, mengakui bahwa dampak kejadian bencana dapat memengaruhi pelaksanaan pemilu.

"Seperti kerusakan daftar pemilih, gangguan infrastruktur pendukung, pemindahan lokasi TPS, hingga keterlambatan distribusi kotak suara," beber Aris.

"Lantas dalam menjaga kelancaran dan keamanan pesta demokrasi, perlu dilakukan antisipasi potensi ancaman bencana. Hal ini juga menjadi upaya pemerintah dalam melindungi warga," sambungnya.

Selain dari BPBD, KPU dan Bawaslu juga memaparkan tahapan Pilkada 2024, baik pelaksanaan maupun pengawasan.

Diketahui KPU telah melakukan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Sedangkan proses yang sedang berlangsung adalah pemetaan untuk persiapan TPS, serta pemutakhiran data pemilih.

Sementara Bawaslu juga telah membentuk Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pemantau TPS (PTPS). Adapun pemantau pemilu masih dalam proses pendaftaran sejak 27 Februari hingga 16 November 2024.

"Secara garis besar rapat koordinasi bertujuan memberikan gambaran kesiapan stakeholder, baik sistem pengamanan maupun upaya penanggulangan bencana," tutup Kasi Humas Polres Batola Iptu Ma'rum.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow