Rakor Pendidikan Kalsel, Gubernur Singgung Kesejahteraan Guru di Pelosok
Kesejahteraan guru di kawasan pelosok menjadi salah satu isu yang disorot Pemprov Kalimantan Selatan.
KABARKALSEL.COM, BANJARMASIN - Kesejahteraan guru di kawasan pelosok menjadi salah satu isu yang disorot Pemprov Kalimantan Selatan.
Dalam Rakor Pendidikan Kalsel 2025 di Banjarmasin, Selasa (25/11/2025) malam, Gubernur H Muhidin secara terbuka meminta pemerintah pusat menaikkan besaran tunjangan untuk guru yang mengabdi di pelosok.
Muhidin sendiri hadir bersama Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, Bunda PAUD Hj Fathul Jannah Muhidin, Ketua BKOW Hj Ellyana Trisya Hasnuryadi, serta 13 bupati/wali kota di Kalsel.
“Saya pernah merasakan menjadi guru yang bertugas di pelosok. Meski guru olahraga, dulu saya juga pernah mengajar mata pelajaran lain karena guru yang bertugas tidak hadir,” ungkap Muhidin.
Oleh karena pernah merasakan langsung, Muhidin meminta penambangan tunjangan guru pelosok kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen), khususnya Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (GTKPG).
“Kami sudah memohon kepada Dirjen GTKPG agar tunjangan guru yang bertugas di pelosok dapat ditambah. Jangan menyamakan dengan yang bertugas di perkotaan,” tegas Muhidin.
Selain soal tunjangan, Rakor Pendidikan Kalsel juga menyoroti berbagai tantangan di dunia pendidikan. Mulai dari digitalisasi, perubahan kurikulum, hingga tantangan sosial ekonomi yang menuntut adaptasi cepat.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Kalsel memfokuskan beberapa prioritas. Di antaranya pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui program Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun, mulai dari PAUD hingga SMA/sederajat.
Juga perbaikan sarana dan prasarana sekolah agar pendidikan tidak terhambat karena kerusakan fasilitas. Kemudian pemetaan digitalisasi pendidikan guna mendorong pemerataan dan peningkatan kualitas pembelajaran.
“Itu merupakan tugas bersama. Saya meminta Dinas Pendidikan provinsi maupun kabupaten/kota untuk terus memantau kebutuhan pendidikan," beber Muhidin.
"Mulai dari sarana prasarana hingga fasilitas pendukung agar pendidikan yang berkualitas dapat bersama-sama diwujudkan," tutupnya.
Dalam rangkaian Rakor Pendidikan 2025, Muhidin juga menyerahkan sejumlah penghargaan kepada kabupaten/kota yang berhasil menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.
Juga penghargaan kepada kabupaten/kota yang meningkatkan rata-rata lama sekolah, dan para guru dari berbagai sekolah di Kalsel.
