RT Menjadi Ujung Tombak, Pemkot Banjarmasin Tambah Dana Operasional
Kabar gembira diliris Pemkot Banjarmasin yang berencana menaikkan dana operasional sebanyak 1.582 Rukun Tetangga (RT) dalam tahun anggaran 2026.
KABARKALSEL.COM, BANJARMASIN - Kabar gembira diliris Pemkot Banjarmasin yang berencana menaikkan dana operasional sebanyak 1.582 Rukun Tetangga (RT) dalam tahun anggaran 2026.
Kenaikan tersebut merupakan upaya Pemkot Banjarmasin memperkuat peran RT sebagai ujung tombak pelayanan dan pembangunan di tingkat lingkungan.
"Dilakukan kenaikan dana operasional RT dari Rp650 ribu menjadi Rp750 ribu per bulan untuk sebanyak 1.582 RT di 52 kelurahan dan 5 kecamatan," papar Kabag Pemerintahan Setdakot Banjarmasin, H Deddy Friadie, dikutip dari Antara, Senin (12/01/2026).
Kenaikan dana operasional RT ini juga berkaitan dengan program Pemkot Banjarmasin untuk meningkatkan kebersihan lingkungan, "Peningkatan ini berkaitan dengan upaya mengatasi darurat sampah," tambah Deddy.
Diketahui Pemkot Banjarmasin belum mencabut status darurat sampah pascapenutupan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Basirih oleh Kementerian Lingkungan Hidup sejak Februari 2025.
Dengan penguatan tersebut, pemilahan sampah dilakukan di setiap RT hingga tidak banyak lagi sampah yang harus dibuang ke TPAS Regional Banjarbakula di Banjarbaru.
"Sesuai keinginan Wali Kota Banjarmasin, peran RT bisa semakin hidup, sehingga diberikan dukungan melalui peningkatan dana operasional maupun pengembangan peran agar lebih maksimal,” beber Deddy.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Banjarmasin, Aliansyah, mendukung kebijakan kenaikan dana operasional RT yang langsung dikelola ketua RT bersangkutan.
"Terlebih kerja ketua RT luar biasa. Kadang siang, kadang malam, bahkan 24 jam. Kalau terjadi sesuatu di tengah masyarakat, pasti ketua RT yang pertama dipanggil," sahut Aliansyah.
Meski awalnya terdapat janji politik Wali Kota Banjarmasin terkait dana operasional RT sebesar Rp 1 juta per bulan, kenaikan menjadi Rp750 ribu dinilai sebagai langkah awal yang patut diapresiasi.
"Kondisi APBD memang tidak memungkinkan untuk kenaikan optimal. Namun setidaknya kenaikan dapat menjadi penyemangat," tukas Aliansyah.
"Tentunya kami berharap kesejahteraan ketua RT dan perangkat terus ditingkatkan seiring dengan peran mereka dalam menjaga ketertiban, pelayanan publik dan keharmonisan masyarakat di lingkungan masing-masing," tandasnya.
