Hasil Survei Celios, Prabowo-Gibran Belum Penuhi Ekspektasi Publik

KABARKALSEL.COM, JAKARTA - Setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai belum memenuhi ekspektasi publik.

Survei Center of Economic and Law Studies (Celios) menempatkan kinerja kabinet dengan skor 3 dari 10, atau turun dari survei 100 hari pertama yang sebelumnya berada di angka 5.

Penurunan nilai tersebut mencerminkan koordinasi antar lembaga yang masih lemah, komunikasi publik tidak konsisten, dan perlambatan realisasi sejumlah program prioritas.

"Prabowo Subianto mendapatkan skor 3 dari 10. Sementara Gibran Rakabuming 2 dari 10," papar Direktur Kebijakan Fiskal Celios Media, Wahyu Askar, dikutip dari CNN, Minggu (19/10/2025).

"Selama setahun terakhir menjabat, banyak kebijakan yang belum menunjukkan dampak nyata untuk masyarakat," sambungnya.

Survei dengan 1.338 responden di 34 provinsi itu juga menyoroti sepuluh pejabat yang memiliki kinerja terburuk dan direkomendasikan untuk digantu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana termasuk di antaranya, bersama Menteri HAM Natalius Pigai dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Celios menilai Bahlil gagal menjaga stabilitas sektor energi dan komunikasi kebijakan yang kerap menimbulkan kebingungan publik. 

Sejumlah keputusan dinilai tidak selaras dengan kebutuhan daerah, seperti pengelolaan LPG, proyek transisi energi yang mandek, hingga ketahanan listrik di kawasan 3T belum membaik.

Sementara Dadan Hindayana menjadi sorotan karena kasus keracunan massal seusai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.

Celios mencatat 64 persen responden menilai program MBG belum tepat sasaran, sedangkan 71 persen menyoroti standar gizi dan pengawasan kualitas makanan yang buruk. 

"MBG bisa menjadi warisan besar, tetapi dieksekusi dengan amburadul. Insiden keracunan di beberapa sekolah menunjukkan kelemahan kontrol kualitas dan kesiapan dapur umum di daerah," tukas Askar.

Sementara peneliti hukum Celios, Muhammad Saleh, mengungkapkan mayoritas publik merasa program pemerintah belum menghadirkan perubahan nyata.

Berdasarkan hasil survei, 45 persen responden menyebut kondisi ekonomi rumah tangga stagnan, 27 persen merasa lebih buruk, dan hanya 28 persen yang merasa lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Kinerja penegakan hukum juga mendapat sorotan tajam dengan 75 persen responden menilai masih buruk. Kemudian 91 persen menilai komunikasi kebijakan pemerintah tidak memadai.

Celios menemukan persepsi negatif yang makin kuat terhadap Polri dan TNI. Kedua institusi ini masing-masing hanya mendapat nilai 2 dan 3 dari 10.

Sektor ekonomi juga belum menunjukkan perbaikan signifikan. Mayoritas masyarakat menilai program bantuan ekonomi tidak efektif dan kebijakan fiskal justru menambah beban.

Celios menemukan 84 persen responden merasa dibebani pungutan dan pajak baru. Sementara 53 persen menilai subsidi dan bantuan pemerintah belum mampu menekan biaya hidup.

"Kalau reshuffle tidak dilakukan, dua hal yang akan terancam adalah efektivitas kebijakan dan kepercayaan publik," sahut Galau D Muhammad, peneliti Celios.

Tanpa penyegaran kabinet, Celios memperkirakan penurunan kinerja akan terus berlanjut di tahun kedua pemerintahan. Banyak program strategis seperti MBG, transisi energi, dan digitalisasi pemerintahan dinilai belum berjalan optimal akibat miskoordinasi lintas kementerian.

Berkaca dari survei tahun pertama, terjadi penurunan elektabilitas Prabowo-Gibran. 36 persen responden menyatakan tidak akan memilih pasangan ini kembali. 

"Apapun hasil survei bukan bentuk perlawanan, melainkan peringatan publik terhadap pemerintah. Setiap kepala negara tidak luput dari kritik. Ini bentuk tanggung jawab masyarakat agar pemerintahan bisa memperbaiki diri," tutup Askar.