Kalsel Menjadi Contoh Daerah Ramah Disabilitas di Tingkat Nasional

Pemprov Kalimantan Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan, karena menjadi contoh daerah ramah disabilitas di tingkat nasional.

Sep 3, 2025 - 23:09
Oct 5, 2025 - 23:10
Kalsel Menjadi Contoh Daerah Ramah Disabilitas di Tingkat Nasional
Mewakili Gubernur Kalsel, Kepala Disdikbud Galuh Tantri Narindra menerima Penghargaan Pemerintah Daerah Inklusif Disabilitas 2025. Foto: MC Kalsel

KABARKALSEL.COM, SUMBER - Pemprov Kalimantan Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan, karena menjadi contoh daerah ramah disabilitas di tingkat nasional. 

Predikat tersebut ditandai keberhasilan menempati peringkat ketiga terbaik dalam Penghargaan Pemerintah Daerah Inklusif Disabilitas 2025. 

Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan pembangunan inklusif, terutama dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Kendati hanya menempati peringkat ketiga, Kalsel menjadi satu-satunya provinsi di Kalimantan yang berhasil menerima penghargaan.

Adapun penghargaan diterima Gubernur Kalsel yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Galuh Tantri Narindra dalam malam penganugerahan di Desa Durajaya, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu (03/09/2025).

“Alhamdulillah penghargaan tersebut merupakan buah dari kerja keras bersama. Kami berkomitmen untuk terus mewujudkan pembangunan yang inklusif, terutama dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas,” ungkap Galuh.

Penghargaan Pemerintah Daerah Inklusif Disabilitas 2025 yang diterima Pemprov Kalimantan Selatan. Foto: MC Kalsel

“Dukungan seluruh SKPD berarti penting dalam membangun komitmen nyata terhadap inklusivitas, khususnya menjamin hak-hak penyandang disabilitas,” tambahnya.

Sejumlah perangkat daerah yang berperan aktif dalam penilaian meliputi Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan BPBD Kalsel.

Proses penilaian berlangsung ketat melalui dua tahap. Diawali penilaian dokumen administrasi yang mencakup perencanaan, kebijakan, hingga inovasi daerah. Dilanjutkan verifikasi lapangan dan wawancara oleh tim penilai.

"Penilaian dilakukan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, akademisi, jurnalis, dan organisasi penyandang disabilitas,” jelas Galuh.

“Tentunya penghargaan tersebut bukan akhir, tapi menjadi motivasi agar Kalsel terus menjadi provinsi yang memberikan ruang setara untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas,” tutup Plt Kepala Bappeda Kalsel ini.