Kemarau Belum Berakhir, Kekeringan di Lahan Pertanian Kalsel Diprediksi Bertambah
Kekeringan lahan pertanian di Kalimantan Selatan terus meluas seiring musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026.
KABARKALSEL.COM, BANJARBARU – Kekeringan lahan pertanian di Kalimantan Selatan terus meluas seiring musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026.
Data terbaru Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Kalsel mencatat sedikitnya 6.691 hektare lahan padi terdampak kekeringan. Bahkan sebagian di antaranya mulai mengalami puso atau gagal panen.
Kondisi tersebut menjadi peringatan serius sektor pertanian, terutama karena suhu udara masih tinggi dan curah hujan belum menunjukkan peningkatan signifikan.
“Sesuai prediksi BMKG, puncak kemarau terjadi Juli hingga September. Bahkan berpotensi berlangsung lebih panjang karena pengaruh el nino,” papar Kepala BPTPH Kalsel, Lestari Fatria Wahyuni, dikutip dari Antara, Kamis (06/08/2026).
Tercatat per 31 Juli 2026, Tanah Laut menjadi daerah dengan dampak kekeringan paling luas, karena mencapai 3.383 hektare.
Posisi berikutnya ditempati Barito Kuala dengan 1.919 hektare, disusul Banjar seluas 622 hektare, dan Tanah Bumbu 446 hektare.
Dari total lahan terdampak, sekitar 1,3 hektare dilaporkan telah mengalami puso. Rinciannya 1 hektare di Barito Kuala dan 0,3 hektare di Banjarbaru.
Sementara tanaman jagung juga mulai terdampak kekeringan di lahan seluas 5,5 hektare, meskipun hingga sekarang belum dilaporkan kegagalan panen.
Tidak hanya areal tanam, kekeringan juga mulai memengaruhi lahan persemaian padi. BPTPH mencatat 275 kilogram benih persemaian terdampak kekeringan dengan 125 kilogram di antaranya mengalami puso.
Dampak terbesar terjadi di Tanah Bumbu dengan persemaian terdampak mencapai 150 kilogram. Sedangkan di Hulu Sungai Selatan seluruh 125 kilogram persemaian yang terdampak dilaporkan gagal.
“Seiring suhu udara yang masih tinggi dan hujan belum turun, kami memperkirakan luas dampak kekeringan masih berpotensi bertambah,” tukas Lestari.
Menghadapi ancaman kekeringan, BPTPH telah menginstruksikan seluruh petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) untuk memantau ketersediaan sumber air di kawasan persawahan.
Koordinasi juga dilakukan bersama dinas pertanian kabupaten/kota dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengoptimalkan sumber air melalui sistem pompanisasi.
Khusus wilayah pasang surut seperti Barito Kuala, pemerintah mendorong pemanfaatan sumur pertanian sebagai alternatif pengairan, mengingat sebagian sumber air memiliki tingkat keasaman tinggi.
"Kami juga mengingatkan petani agar tidak membakar sisa tanaman setelah panen. Jerami dapat dimanfaatkan kembali sebagai kompos melalui pengolahan lahan tanpa bakar, sehingga lebih ramah lingkungan dan bermanfaat untk kesuburan tanah,” tutup Lestari.
