Lewat Kolaborasi, Pemprov Kalsel Fokus Memulihkan Lahan Pertanian Terdampak Banjir
Pemprov Kalimantan Selatan berupaya melakukan pemulihan sekitar 12 ribu hektare lahan pertanian di beberapa kabupaten pascabanjir yang terjadi sejak akhir Desember 2025 hingga pertengahan Januari 2026.
KABARKALSEL.COM, BANJARBARU - Pemprov Kalimantan Selatan berupaya melakukan pemulihan sekitar 12 ribu hektare lahan pertanian di beberapa kabupaten pascabanjir yang terjadi sejak akhir Desember 2025 hingga pertengahan Januari 2026.
Langkah tersebut dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi agar pemulihan berjalan efektif, sekaligus tepat sasaran dan efesien.
"Sekitar 12 ribu hektare lahan yang terdampak berada di Banjar, Tapin, Barito Kuala dan Tanah Laut," papar Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kalsel, Syamsir Rahman, dikutip dari Antara, Senin (09/02/2026).
Ribuan hektare lahan pertanian terendam banjir tersebut meliputi padi, jagung dan hortikultura lain. Sebagian besar lahan belum bisa diolah, sehingga harus dilakukan pemulihan.
"Meski banjir mulai surut, petani belum bisa melakukan pengolahan lahan maupun penanaman kembali karena kondisi tanah yang masih belum stabil," beber Syamsir.
Adapun penanganan yang dilakukan adalah melakukan monitoring untuk mengidentifikasi kerusakan di lapangan. Kegiatan ini dikoordinasi DPKP Kalsel pemerintah kabupaten/kota terkait.
"Banjar sudah mulai mempersiapkan bantuan untuk sejumlah kelompok tani. Tentunya upaya pemulihan tapi tidak hanya dilakukan oleh provinsi, melainkan juga pemerintah kabupaten/kota," tukas Syamsir.
"Mengingat pemotongan anggaran, kami akan lebih selektif dalam memberikan bantuan. Kami akan mendorong penyuluh dan Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (PPOPT) untuk mengidentifikasi ulang agar bantuan tepat sasaran," sambungnya.
Setelah semua teridentifikasi, Pemprov Kalsel akan memprioritaskan bantuan di lahan yang benar-benar membutuhkan dukungan tambahan, terutama dengan luasan terdampak di atas 1.000 hektare.
“Biasanya petani sudah melakukan antisipasi secara mandiri. Kekurangannya baru akan dibantu dari provinsi,” pungkas Syamsir.
