Resmi Diajukan ke DPRD, Pemkab Batola Beber Alasan APBD Perubahan Lebih Tinggi
Usai nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ditandatangani, Pemkab Barito Kuala (Batola) membeberkan alasan peningkatan angka-angka dalam APBD Perubahan 2024.
KABARKALSEL.COM, MARABAHAN - Usai nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ditandatangani, Pemkab Barito Kuala (Batola) membeberkan alasan peningkatan angka-angka dalam APBD Perubahan 2024.
Alasan-alasan tersebut dibeberkan Plh Bupati Batola, Zulkipli Yadi Noor, dalam rapat paripurna bersama DPRD Batola yang membahas Raperda tentang APBD Perubahan 2024, Senin (5/8).
Diketahui bahwa nilai APBD Perubahan 2024 di Batola sebesar Rp2.042.239.893.638 atau bertambah 22,43 persen dari APBD 2024.
Rinciannya adalah anggaran pendapatan dalam APBD Perubahan 2024 sebesar Rp1.813.075.148.684, sedangkan total anggaran belanja sebesar Rp2.034.239.893.638.
Akibat nilai anggaran belanja yang lebih besar daripada pendapatan, Batola akan menghadapi defisit sebesar Rp221.164.744.954.
Sedangkan anggaran penerimaan pembiayaan dalam APBD Perubahan 2024 adalah sebesar Rp229.164.744.954. Adapun pengeluaran pembiayaan sebesar Rp8.000.000.000.
Dengan demikian, pembiayaan bersih positif sebesar Rp221.164.744.954. Inilah yang dikemudian dipergunakan untuk menutup defisit, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA) adalah Rp0.
Baca juga: Nota KUPA/KUA PPAS Batola Disepakati, Anggaran Perubahan 2024 Menanjak
Baca juga: Simak Pelaksanaan APBD 2023, DPRD Batola Soroti SILPA Ratusan Miliar
"Terdapat beberapa pertimbangan, sehingga APBD Perubahan 2024 lebih besar. Salah satunya pemanfaatan SILPA tahun sebelumnya," papar Zulkipli.
Seperti tertuang dalam Raperda Pelaksanaan APBD 2023 yang disampaikan awal Juli 2024 lalu, SILPA 2023 sebesar Rp221.164.744.955,44 yang diperoleh dari defisit ditambah pembiayaan bersih.
"Pertimbangan lain adalah asumsi kebijakan pendapatan, baik berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer maupun kebijakan belanja," jelas Zulkipli.
"Ditambah urgensi pergeseran anggaran untuk penyesuaian kondisi, akhirnya dilakukan beberapa penambahan," imbuhnya.
Menanggapi Raperda tentang APBD Perubahan 2024, semua fraksi di DPRD Batola akan mempelajari dan mencermati dalam rapat internal.
"Selanjutnya akan dibuat pandangan umum fraksi-Fraksi terhadap raperda dimaksud yang dilaksanakan setelah rapat raripurna," jawab Ketua DPRD Batola, Saleh, sembari menutup rapat paripurna.
What's Your Reaction?
';
