Tekad Dwipasari di Hari Raya Kuningan, Pemkab dan DPRD Batola Siap Mendukung
Momen Hari Raya Kuningan yang dirayakan umat Hindu di Desa Dwipasari, Kecamatan Wanaraya, Barito Kuala (Batola), Sabtu (29/11/2025), terasa sedikit berbeda.
KABARKALSEL.COM, MARABAHAN - Momen Hari Raya Kuningan yang dirayakan umat Hindu di Desa Dwipasari, Kecamatan Wanaraya, Barito Kuala (Batola), Sabtu (29/11/2025), terasa sedikit berbeda.
Penyebabnya dalam waktu bersamaan, juga dilakukan peresmian Candi Bentar Kahyangan Tige oleh Wakil Bupati Herman Susilo.
Meski hujan mengguyur sejak awal hingga akhir acara, kesemarakan dan keakraban antara warga, tokoh masyarakat dan tokoh adat dengan pejabat daerah tetap tidak terhalang.
Dalam kesempatan tersebut juga berhadir anggota DPRD Batola dari Komisi III, Suparman, Camat Arie Denny Wahyudi dan perwakilan Forkopimcam Wanaraya.
Candi Bentar sendiri dibangun selama kurang lebih 6 bulan dengan biaya swadaya masyarakat sekitar Rp115 juta. Proses pekerjaan yang cukup lama, karena terkendala cuaca dan pendanaan.
Pun ketika diresmikan, Candi Bentar sebenarnya belum selesai sepenuhnya, karena pelinggih apit lawang belum dipasang lantaran terkendala anggaran.
Baca juga: Riuh Pawai Ogoh-ogoh Menyambut Nyepi 2025 di Dwipasari Batola
Dimaksud pelinggih apit lawang adalah sepasang bangunan kecil di kanan dan kiri pintu masuk Candi Bentar yang berfungsi sebagai pelinggih atau tempat pemujaan.
"Selain Candi Bentar, hampir 90 persen pembangunan pura bersumber dari swadaya masyarakat," papar I Made Wastawan, Kepala Desa Dwipasari.
"Mudahan pembangunan pagar bisa selesai dalam beberapa tahun lagi. Tentunya akan lebih cepat selesai, seandainya mendapatkan bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat," sambungnya.
Warga Dwipasari yang merupakan eks transmigrasi dari Pulau Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali, di pertengahan 1980 lalu, juga terpaksa meminjam peralatan gamelan dari umat Hindu di Banjarmasin.
Sementara kalau membeli, anggaran yang harus disiapkan tidak kurang dari Rp600 juta. Padahal Dwipasari sudah memiliki grup gamelan sendiri dan bahkan kerap dipanggil untuk mengisi kegiatan di luar Dwipasari.
Anggota DPRD Batola, Suparman, menegaskan komitmen dukungan terhadap warga Desa Dwipasari yang ingin menjadikan desa mereka menjadi destinasi wisata adat dan budaya. Foto: Kabar Kalsel
"Selain kebutuhan infrastruktur, kami juga berharap mendapatkan dukungan pemerintah untuk menjadikan Dwipasari sebagai desa adat dan budaya," harap Wastawan.
Menanggapi keinginan warga, Herman Susilo juga berkeinginan mewujudkan Dwipasari menjadi destinasi wisata adat dan budaya.
"Sebuah kebanggaan bisa mengunjungi Dwipasari, terutama karena seluruh warga masih mempertahankan adat tradisi. Di sisi lain, hubungan antarumat beragama di Dwipasari juga baik," ungkap Herman.
"Seperti keinginan masyarakat, saya pun berkeinginan mewujudkan Dwipasari menjadi destinasi wisata adat dan budaya. Namun yang terpenting adalah masyarakat tetap menjaga adat dan budaya. Salah satunya jangan sampai Bahasa Bali tidak diajarkan kepada anak-anak di Dwipasari," tegasnya.
Herman menjelaskan bahwa Pemkab Batola sedang berupaya menjadikan cagar budaya Kota Tua Bakumpai di Jalan Panglima Wangkang Marabahan.
Baca Juga: Sekian Tahun Rusak, Jalan Poros Anjir Pasar-Wanaraya-Barambai Mulus Lagi
"Kami pun siap mengupayakan hal serupa di Dwipasari. Tentang berbagai kekurangan di Dwipasari, saya pribadi dan pemerintah daerah akan mengupayakan sesuai peraturan perundang-undangan," tegas Herman.
"Saya juga berharap PT Agri Bumi Sentosa (ABS) sebagai perusahaan yang terdekat dengan Dwipasari, ikut menyokong kelestarian budaya. Ini bukan hanya tugas masyarakat atau tokoh adat, perusahaan juga wajib membantu," tambahnya.
Sementara Suparman juga mendukung keinginan warga Dwipasari yang ingin menjadikan desa mereka sebagai destinasi wisata adat dan budaya.
"Kedepan semuanya harus saling bekerja sama agar harapan dan tujuan warga bisa tercapai. Terkait hal-hal yang belum bisa diwujudkan, kami juga akan mengupayakan," beber Suparman.
"Tentunya prosedur juga harus dilakukan. Misalnya diusulkan dulu melalui musyawarah desa (musdes) sampai ke musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kabupaten. Kalau sudah sampai di kabupaten, kami siap menyambut," tutupnya.
