Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Mengizinkan ASN Lakukan WFH

Pemerintah memberikan kelonggaran kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) dalam rentang 16 hingga 17 April 2024.

Apr 13, 2024 - 22:29 Wita
Apr 14, 2024 - 00:30
 8
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Mengizinkan ASN Lakukan WFH
Antrean kendaraan menuju arah Banjarmasin di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di perbatasan Hulu Sungai Selatan-Hulu Sungai Tengah, Jumat (12/4) siang. Foto: Antara

KABARKALSEL.COM, JAKARTA - Pemerintah memberikan kelonggaran kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) dalam rentang 16 hingga 17 April 2024.

Kelonggaran tersebut diambil untuk memperkuat manajemen arus balik Lebaran 2024.

"WFH diberlakukan dua hari untuk ASN. Namun mereka wajib kembali bekerja di kantor mulai 18 April 2024," jelas Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (13/4). 

Sementara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, menegaskan bahwa tidak semua ASN dapat melakukan WFH.

"Sesuai arahan Presiden, instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tetap menerapkan Work From Office (WFO) 100 persen," tukas Abdullah.

Sedangkan instansi yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal/paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai.

Instansi tersebut di antaranya bagian kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, analisis dan sebagainya.

"Seiring antusiasme mudik yang ditopang perbaikan aksesibilitas, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian kerja ASN," jelas Abdullah. 

"Selanjutnya agar arus balik semakin lancar dan menghindari penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang," imbuhnya.

Adapun instansi yang langsung berkaitan dengan masyarakat seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar.

"Artinya pelayanan publik tetap berjalan optimal sesuai arahan Presiden yang menginginkan kinerja pelayanan publik selalu ekselen dalam segala situasi," tegas Abdullah.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow