Batola Terlewat dari Banpres Karhutla, Gubernur Kalsel Desak Dukungan Pemerintah Pusat

KABARKALSEL.COM, BANJARBARU - Harapan Barito Kuala (Batola) dan agar mendapatkan bantuan presiden (banpres) untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kembali diperjuangkan Pemprov Kalimantan Selatan.

Sebelumnya Pemprov Kalsel telah mengusulkan bantuan untuk 12 kabupaten dan kota. Namun baru 5 kabupaten yang menerima banpres, selain BPBD Kalsel sebagai penerima dukungan tersendiri.

Rinciannya BPBD Kalsel memperoleh Rp30 miliar, Tanah Laut Rp20 miliar, Tapin Rp15 miliar, Banjarbaru Rp15 miliar, serta Tanah Bumbu dan Hulu Sungai Selatan masing-masing Rp10 miliar.

Selanjutnya bantuan untuk kabupaten/kota yang tertinggal diusulkan langsung Gubernur H Muhidin ketika mendampingi kunjungan kerja Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi di Banjar, Senin (19/10/2026)

"Kami mengusulkan kepada Kementerian Kehutanan dan BNPB agar seluruh daerah yang membutuhkan bisa terakomodasi (banpres)," papar Muhidin.

Salah satu kabupaten yang kembali diupayakan mendapat bantuan adalah Batola. Wilayah ini cukup banyak menghadapi karhutla, terutama di lahan gambut yang berdekatan dengan permukiman dan persawahan warga.

Karakteristik lahan tersebut membuat penanganan kebakaran membutuhkan upaya berkelanjutan, termasuk pemadaman api dan pembasahan lahan agar titik api tidak kembali muncul, "Batola juga diusahakan supaya mendapat bantuan," tegas Muhidin.

Selain memperjuangkan tambahan banpres, Pemprov Kalsel menyiapkan langkah teknis untuk mendukung penanganan karhutla. 

Pemprov dan Polda Kalsel telah memesan bahan surfaktan yang akan digunakan untuk membantu pembasahan lahan. Bahan ini  dijadwalkan tiba akhir pekan mendatang, sebelum didistribusikan ke kabupaten yang membutuhkan.

Pemprov Kalsel juga merencanakan pembangunan embung-embung kecil di sejumlah titik strategis. Fasilitas ini disiapkan untuk mendukung operasi pemadaman, termasuk menyediakan sumber air bagi helikopter yang melakukan water bombing.

"Ukuran embung yang semula direncanakan 50 x 25 meter diubah menjadi 20 x 20 meter dengan kedalaman sekitar 4 meter. Ukuran ini sudah memadai untuk mendukung pengambilan air oleh helikopter," beber Muhidin.

Sementara Kristomei Sianturi akan mengidentifikasi kebutuhan tambahan yang masih diperlukan seusai melakukan kunjungan lapangan.

Untuk menentukan tambahan dukungan, pemerintah daerah dan satuan tugas diminta menyampaikan data akurat mengenai luas kebakaran, tingkat dampak, serta kebutuhan personel dan peralatan.

Kemudian bantuan asing juga akan dipertimbangkan BNPB berdasarkan kebutuhan mendesak dan manfaat terhadap upaya pemadaman.

Selain pemadaman langsung, BNPB menyiapkan dukungan teknologi modifikasi cuaca untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan.

"Salah satunya penggunaan teknologi es kering (dry ice) untuk membantu membuka kondisi atmosfer yang tertutup asap, sebelum dilanjutkan dengan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC)," jelas Kristomei.

Tahap awal yang direncanakan adalah penaburan es kering dari udara, dilanjutkan OMC dengan penaburan natrium klorida (NaCl) atau garam untuk mendukung pembentukan hujan buatan.

Sedianya dry ice bukan es seperti yang biasa dilihat, melainkan karbon dioksida dalam bentuk padat. Berbeda dengan es biasa yang terbuat dari air, dry ice tidak mencair menjadi cairan ketika menerima panas, tetapi langsung berubah menjadi gas melalui proses sublimasi.

Untuk tekanan atmosfer normal, dry ice memiliki suhu sekitar minus 78,5 derajat celsius. Suhu yang sangat rendah ini membuat dry ice dapat dimanfaatkan untuk menjaga suhu produk selama pengiriman hingga kebutuhan industri dan penelitian.

"Metode tersebut telah diterapkan dalam penanganan karhutla di Sumatera Selatan dan akan dicoba kembali di Kalimantan," tutup Kristomei.