Batola Tetapkan Status Tanggap Darurat Karhutla, Tiga Posko Disiagakan

KABARKALSEL.COM, MARABAHAN - Setelah berbulan-bulan terdampak, Pemkab Barito Kuala (Batola) resmi meningkatkan status penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari siaga darurat menjadi tanggap darurat.

Keputusan diambil dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bupati H Bahrul Ilmi bersama Forkopimda Batola di Aula Bahalap, Marabahan, Selasa (13/10/2026).

Dengan demikian, Batola mengikuti langkah Tapin dan Banjar yang meningkatkan status penanganan karhutla dari siaga menjadi tanggap darurat.

Peningkatan status tersebut sudah sepantasnya dilakukan, mengingat Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Bumi Selidah sempat masuk kategori berbahaya hingga 5120 poin, seiring cuaca yang mencapai 38 derajat celcius, Minggu (11/10/2026).

Penurunan kualitas udara turut berdampak terhadap kesehatan masyarakat yang ditandai lonjakan pasien Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). 

Sementara kabut asap pekat juga mengganggu kegiatan belajar mengajar. Tercatat Dinas Pendidikan Batola sudah mengeluarkan enam kali surat edaran pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Kemudian luas lahan yang terbakar juga bertambah luas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Batola mencatat luas lahan terbakar mencapai 1.344,22 hektare dari 266 kejadian.

Namun kalau berpatokan dengan data BPBD Kalimantan Selatan, dampak karhutla di Batola lebih luas lagi. Tercatat luas lahan yang terbakar hingga 13 Oktober 2026 mencapai 3.268,82 hektare dari 463 kejadian.

Berita Terkait:

6.301 Hektare Lahan Terbakar, Karhutla Banjar Naik Status Tanggap Darurat

Dikepung Karhutla, Banjar dan Batola Tak Terima Banpres Rp100 Miliar

"Menyikapi situasi yang berkembang, kami memutuskan untuk menaikkan status penanganan menjadi tanggap darurat selama 14 hari hingga maksimal 25 hari kedepan," ungkap Bahrul Ilmi.   

"Langkah cepat dan terpadu tersebut diharapkan mampu memaksimalkan pengerahan sumber daya, personel, dan posko penanganan di lapangan," sambungnya.

Untuk memperkuat penanganan karhutla, Pemkab bersama Kodim 1005 dan Polres Batola maupun instansi terkait telah memetakan tiga posko utama di Marabahan, Posko Mandastana, dan Alalak.

Posko-posko tersebut akan menjadi pusat koordinasi penanganan di lapangan. Mulai dari pemadaman api hingga distribusi logistik untuk petugas dan relawan.

Selain memastikan ketersediaan kebutuhan operasional, juga disiapkan dukungan berupa dapur umum, alat pelindung diri, vitamin, dan obat-obatan untuk menjaga kondisi petugas selama menjalankan operasi penanganan karhutla.

Pemkab Batola juga akan segera menyusun Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) untuk mendukung penanganan karhutla selama masa tanggap darurat.

Pembiayaan direncanakan memanfaatkan sisa anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) secara efisien, sekaligus mengupayakan sinergi dengan dukungan dana bantuan operasional dari pemerintah pusat.

_{Sejumlah indikator juga diperlihatkan dalam rapat koordinasi penanganan karhutla yang memutuskan penetapan status tanggap darurat di Barito Kuala, Selasa (13/10/2026). Foto: Prokopim Batola}