Diduga Mencemarkan Nama Baik, Tiga Akun Medsos Dilaporkan Kepala Dinas PUPR Kotabaru

KABARKALSEL.COM, KOTABARU - Diduga telah mencemarkan nama baik, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kotabaru, Tri Astuti, akan melaporkan tiga akun media sosial (medsos) ke pihak berwajib.

Penyebabnya ketiga akun media sosial Instagram itu membagikan informasi yang dinilai tidak akurat, terkait pembangunan infrastruktur.

Ketiga nama akun Instagram yang akan dilaporkan masing-masing berinisial LB, PK dan KB.

"Sejumlah proyek pembangunan yang disebutkan mangkrak oleh beberapa media sosial itu sebenarnya masih berjalan dan mengalami kemajuan signifikan," papar Tri Astuti, Selasa (11/02/2025).

Di antara proyek yang disebutkan mangkrak lantaran berbagai persoalan adalah pembangunan Dermaga Kapal Wisata dan Tugu Todak.

Dijelaskan bahwa pekerjaan tersebut memang seharusnya selesai 28 November 2024 sesuai deadline dalam kontrak. 

Namun demikian, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah memberikan addendum kepada penyedia jasa untuk menyelesaikan pekerjaan, plus menjatuhkan denda keterlambatan.

Langkah yang diambil sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021. 

"Sekarang progres fisik proyek tersebut telah mencapai 95,55 persen. Angka ini meningkat pesat dari 52,65 persen di akhir kontrak," jelas Tri Astuti.

Selain Dermaga Kapal Wisata dan Tugu Todak, proyek peningkatan ruas Jalan Mandin-Gunung Ulin dan peningkatan Jalan Gunung Ulin-Gunung Sari di Kecamatan Pulau Laut Utara, juga mendapat sorotan.

Disebut-sebut pekerjaan proyek tersebut sarat dengan pelanggaran, karena hanya dikerjakan oleh satu perusahaan.

Namun Dinas PUPR Kotabaru menegaskan bahwa hal itu diperbolehkan berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, selama perusahaan masih memiliki sisa kemampuan paket.

"Makanya kami akan melaporkan ketiga akun medsos yang memposting kabar tidak benar dan menyudutkan," tegas Tri Astuti.

"Langkah tersebut diambil untuk menjaga kredibilitas dan transparansi dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan," tegasnya.

Dinas PUPR Kotabaru juga menegaskan bahwa seluruh proyek pengadaan barang dan jasa telah sesuai regulasi yang berlaku, serta tetap berkomitmen menyelesaikan pekerjaan demi kepentingan masyarakat.