DPRD Batola Dukung Pembangunan Gudang Logistik KPU, Lahan Sudah Disiapkan
Kebutuhan sarana penunjang menghadapi Pemilu 2029 dan Pilkada 2031 di Barito Kuala (Batola) menjadi sorotan, karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak memiliki gudang logistik.
KABARKALSEL.COM, MARABAHAN - Kebutuhan sarana penunjang menghadapi Pemilu 2029 dan Pilkada 2031 di Barito Kuala (Batola) menjadi sorotan, karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak memiliki gudang logistik.
Sebelumnya penyimpanan logistik pemilu masih mengandalkan sistem pinjam pakai dari Pemkab Batola. Salah satunya yang sempat digunakan adalah Gedung Serbaguna.
Namun Gedung Serbaguna tidak mungkin lagi dipinjam pakai, karena menjadi markas sementara Yonif Teritorial Pembangunan (TP) 925/Ksatria Wangkang hingga 2029.
Kondisi tersebut dinilai tidak lagi ideal untuk menghadapi tahapan pemilu mendatang, terlebih setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah.
Situasi itu pun dikonsultasikan KPU dengan DPRD Batola dalam rapat dengar pendapat bersama komisi gabungan di Ruang Rapat Lantai 1, Rabu (06/05/2026).
"Sekarang kebutuhan gudang logistik menjadi salah satu poin penting, karena kami kemungkinan tidak lagi bisa pinjam pakai Gedung Serbaguna. Terlebih logistik pemilu sudah harus disiapkan mulai 2028," ungkap Rusdiansyah, Ketua KPU Batola.
“Mudah-mudahan dengan dukungan DPRD Batola, kami sudah memiliki gudang logistik sendiri dalam dua tahun kedepan," sambungnya.
Dipastikan keberadaan gudang permanen akan memudahkan pengelolaan distribusi dan penyimpanan logistik pemilu, Diperkirakan jumlah logistik Pemilu 2029 dan Pilkada 2031 meningkat dibanding sebelumnya.
Sementara DPRD Batola menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut, karena kebutuhan gudang logistik menjadi semakin penting seiring pemisahan pemilu nasional dan daerah.
"Dengan pola baru itu, logistik pemilu diperkirakan akan datang dalam dua tahapan berbeda sehingga membutuhkan fasilitas penyimpanan yang lebih memadai," sahut Hendri Dyah Estinigrum dari Komisi I DPRD Batola.
“Tentunya situasi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Kami tentu mendukung agar pembangunan gedung logistik bisa direalisasikan,” imbuhnya.
Diketahui lahan rencana gedung logistik sebenarnya sudah tersedia di samping Kantor KPU Batola. Dengan demikian, pembahasan tinggal menyangkut kesiapan anggaran pembangunan.
"Segera Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batola membicarakan persoalan tersebut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)," tegas Estinigrum.
"Kalau tidak bisa dalam satu tahun, pembangunan bisa dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah," tutupnya.
