DPRD Batola Kembali Memperjuangkan Peningkatan Dermaga Marabahan ke Kemenhub

Kembali DPRD Barito Kuala (Batola) menindaklanjuti usulan peningkatan Dermaga Pasar Baru Marabahan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Jul 22, 2024 - 21:08 Wita
Aug 12, 2024 - 15:45
DPRD Batola Kembali Memperjuangkan Peningkatan Dermaga Marabahan ke Kemenhub
Unsur pimpinan DPRD Batola bersama Kepala BPTD Kelas II Kalsel berkoordinasi dengan Kepala Subdirektorat Prasarana Sungai, Danau dan Penyeberangan Kemenhub, Windi Susilawati, Senin (22/7). Foto: Humpro DPRD Batola

KABARKALSEL.COM, JAKARTA - Kembali DPRD Barito Kuala (Batola) menindaklanjuti usulan peningkatan Dermaga Pasar Baru Marabahan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Salah satunya menyambangi Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (TSDP) Kemenhub di Jakarta, Senin (22/7).

Tidak hanya unsur pimpinan DPRD Batola dengan Agung Purnomo selaku ketua pimpinan rombongan, koordinasi dan konsultasi itu kian lengkap.

Penyebabnya juga turut serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kalimantan Selatan, Sigit Mintarso, dan Joko Sumitro selaku Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Batola.

Ditemui Kepala Subdirektorat Prasarana Sungai, Danau dan Penyeberangan, Windi Susilawati, kembali dijelaskan bahwa kondisi Dermaga Pasar Baru Marabahan harus ditingkatkan.

Kendati infrastruktur darat tersebut ditingkatkan, dermaga tersebut tetap menjadi salah satu akses transportasi masyarakat.

Di sisi lain, upaya memperoleh suntikan APBN pun telah dilakukan sejak 2019. Namun sampai sekarang masih belum direalisasikan.

Bahkan telah diserahkan kelengkapan dokumen administrasi berupa sertifikat dermaga, Detail Enginering Desain (DED), Rencana Induk Pelabuhan (RIP), dan dokumen pendukung lain.

Baca juga: Soal Dermaga Pasar Marabahan, DPRD Batola Sambangi Kemenhub

Adapun dokumen administrasi langsung diserahkan Penjabat Bupati Batola, Mujiyat, kepada Plt Direktur TSDP Kemenhub, Bambang Siswoyo, 15 Juni 2023 di Jakarta.

Atas penjelasan tersebut, Windi Susilawati memberikan sedikit titik terang. Dijanjikan usulan tersebut menjadi skala prioritas di Kemenhub.

Pun usulan akan dievaluasi untuk dimasukkan sebagai salah satu Renstra Kemenhub melalui Direktorat TSDP 2025-2029.

"Namun harus dipastikan dulu penyelesaian pembebasan lokasi di area pembangunan. Sementara pemeliharaan pelabuhan bisa dianggarkan oleh pemerintah daerah melalui APBD," jawab Windi. 

"Disarankan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelanjutan pembangunan pelabuhan tersebut, terutama BPTD Kalsel," sambungnya.

Terkait koordinasi yang disarankan Kemenhub, DPRD Batola memastikan siap memberikan dukungan lantaran keberadaan dermaga tetap dibutuhkan. 

"Kami pun berharap peningkatan Dermaga Pasar Baru Marabahan dapat direalisasikan, sehingga siap memperjuangkan rencana pembiayaan pelabuhan melalui APBD," sahut Agung Purnomo. 

"Namun kami juga meminta Dishub Batola lebih optimal mencari terobosan-terobosan untuk pembiayaan pembangunan. Tentu saja terobosan yang dilakukan tetap harus sesuai tupoksi," tutupnya.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow