Genjot Kompetensi Personal, Pejabat Eselon II Pemprov Kalsel Bakal Diasesmen
Sekitar dua pekan menjabat pelaksana teknis gubernur, H Muhidin akan melakukan asesmen pejabat eselon II dan audit SKPD lingkup Pemprov Kalimantan Selatan, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
KABARKALSEL.COM, BANJARBARU - Sekitar dua pekan menjabat pelaksana teknis gubernur, H Muhidin akan melakukan asesmen pejabat eselon II dan audit SKPD lingkup Pemprov Kalimantan Selatan, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Rencana tersebut disampaikan Muhidin dalam coffee morning bersama pejabat lingkup Pemprov Kalsel di Aula Kebun Raya Banua, Senin (09/12/2024).
“Dalam waktu dekat akan dilakukan asesmen semua pejabat eselon II. Hasil asesmen akan menjadi patokan pengisian jabatan di Pemprov Kalsel," tegas Muhidin.
Muhidin menuturkan asesmen menjadi cara mengetahui kapasitas dan kemampuan pejabat atau kepala dinas. Apabila hasil asesmen kurang bagus, mereka siap-siap tidak dapat jabatan alias nonjob.
Asesmen nantinya akan diakukan di Jakarta. Adapun proses dan hasil asesmen diklaim tidak bisa dipengaruhi gubernur maupun sekretaris daerah.
Baca juga: Sambut Tahun Baru, UMP Kalsel 2025 Bertambah Rp213 Ribu
"Kami segera akan bertemu Menteri Dalam Negeri, Kamis (12/10) mendatang untuk menyampaikan permohonan asesmen seluruh kepala SKPD," beber Muhidin.
"Mereka yang menduduki jabatan kepala SKPD di Pemprov Kalsel, harus orang-orang yang mahir atau pintar di bidang masing-masing dan mampu bekerja profesional.
"Kalau kepala dinas tidak cerdas, akan non job," tegas Wali Kota Banjarmasin periode 2010–2015 tersebut.
Sementara Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, menjelaskan akan membentuk panitia seleksi untuk menentukan kepala SKPD yang bekerja profesional.
"Asesmen menjadi program prioritas Gubernur untuk membangun Kalsel kedepan," beber Roy.
Upaya tersebut juga berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi anggaran. Penyebabnya Muhidin mewacanakan mengerucutkan jumlah SKPD dari total 41 menjadi 35.
What's Your Reaction?
