Gubernur Kalsel Dorong Percepatan Serapan APBN dan Sinkronisasi APBD
Menghindari pengulangan kejadian endapan dana, Gubernur H Muhidin meminta seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan mempercepat penyerapan anggaran dan menyeleraskan APBN dengan APBD.
KABARKALSEL.COM, BANJARMASIN – Menghindari pengulangan kejadian endapan dana, Gubernur H Muhidin meminta seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan mempercepat penyerapan anggaran dan menyeleraskan APBN dengan APBD.
Instruksi tersebut disampaikan Muhidin dalam Rakor Percepatan Pembangunan Sumber Dana APBN di Mahligai Pancasila, Kamis (12/02/2026).
Adapun rakor dihadiri Ketua DPRD H Supian HK, Forkopimda dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, serta belasan bupati/wali kota.
"Harus dipastikan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) benar-benar dimanfaatkan secara tepat sasaran dan sesuai ketentuan untuk kepentingan masyarakat. Diharapkan tidak terjadi keterlambatan atau bahkan tidak terserap,” tegas Muhidin.
"Namun perlu juga dilakukan sinkronisasi agar jangan sampai kegiatan yang seharusnya menggunakan APBN tetapi dibebankan ke APBD atau sebaliknya,” jelasnya.
Selain pembahasan teknis, rapat koordinasi dirangkai penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk keseriusan dan tanggung jawab bersama dalam mempercepat realisasi anggaran.
"Komitmen bersama sangat penting agar seluruh jajaran memiliki persepsi dan tanggung jawab yang sama, karena APBN yang disalurkan ke daerah merupakan amanah," tutup Muhidin.
Berita Terkait:
Data Endapan Dana Pemda Diprotes, Menkeu Pertegas Kewenangan Bank Indonesia
Alih-alih Mengendap, Dana Pemprov Kalsel di Bank Justru Menghasilkan Ratusan Miliar
Dalam kesempatan tersebut, juga diserahkan penghargaan kinerja terbaik Penyaluran TKD KPPN untuk KPPN Pelaihari, KPPN Barabai, dan KPPN Banjarmasin.
Kemudian penghargaan kinerja terbaik penggunaan dana dekonsentrasi diraih Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kalsel, dan Dinas Koperasi dan UKM Kalsel.
Selanjutnya kinerja terbaik dana tugas pembantuan diperoleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalsel, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tanah Bumbu, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Barito Kuala.
Berikutnya kinerja terbaik Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik diberikan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kalsel, Dinas Pemberdayan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kalsel, dan UPTD Museum Lambung Mangkurat.
Adapun penghargaan kinerja terbaik DAK fisik tingkat kabupaten/kota diberikan kepada Tapin, Balangan, dan Kotabaru. Sedangkan penghargaan kinerja terbaik Dana Desa (DD) diraih Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara dan Tanah Bumbu.
Juga diserahkan penghargaan kinerja penyerapan TKD tertinggi 2025 kepada Hulu Sungai Utara, Banjarbaru, dan Pemprov Kalsel.
