Kawal Banpres Rp20 Miliar, Pemkab Banjar Menekankan Ketepatan Sasaran dan Kebutuhan Warga
Seusai menerima bantuan presiden (banpres) sebesar Rp20 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Pemkab Banjar memastikan mengawal penyaluran agar tepat sasaran dan membantu warga terdampak.
KABARKALSEL.COM, MARTAPURA – Seusai menerima bantuan presiden (banpres) sebesar Rp20 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Pemkab Banjar memastikan mengawal penyaluran agar tepat sasaran dan membantu warga terdampak.
Banjar termasuk kabupaten yang mendapatkan banpres tahap kedua di Kalimantan Selatan, selain Barito Kuala, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong dan Kotabaru.
Tercatat Banjar menerima bantuan sebesar Rp20 miliar atau paling banyak, karena menjadi daerah terdampak karhutla tertinggi di Kalsel.
Sementara Barito Kuala, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong dan Kotabaru masing-masing dibantu Rp10 miliar.
“Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan dan perhatian yang diberikan dalam penanganan karhutla di Banjar," ungkap Bupati Banjar, Saidi Mansyur, Kamis (22/10/2026) malam.
"Bantuan tersebut mendukung upaya kami dalam menangani karhutla, sekaligus melindungi masyarakat dari dampak asap yang ditimbulkan. Kami memastikan penyaluran bantuan akan tepat sasaran," tegasnya.
Berita Terkait:
Sempat Menjadi Sorotan, Banjar dan Barito Kuala Akhirnya Dapat Banpres Penanganan Karhutla
Dikepung Karhutla, Banjar dan Batola Tak Terima Banpres Rp100 Miliar
Penanganan karhutla di Banjar sendiri melibatkan sekitar 260 personel yang terdiri atas Tim Reaksi Cepat (TRC), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), Buser 690, relawan lintas sektoral, serta personel TNI dan Polri.
"Dukungan banpres tersebut memungkinkan penguatan sumber daya penanganan, termasuk penebalan personel untuk menjangkau titik-titik kebakaran," jelas Saidi.
Selain penguatan personel, kebutuhan operasional di lapangan juga menjadi bagian penting. Dukungan mencakup sarana dan prasarana pemadaman, kendaraan operasional, bahan bakar minyak (BBM), serta kebutuhan logistik untuk mendukung petugas dan relawan.
Kemudian penanganan dampak asap terhadap masyarakat dapat didukung melalui penyediaan kebutuhan kesehatan, seperti obat-obatan dan masker, serta oksigen sesuai kebutuhan medis, ditambah penyediaan air bersih.
Dilanjutkan tahap pemulihan berupa dukungan usaha warga terdampak dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peruntukan anggaran yang berlaku.
"Sembari penanganan dilakukan, kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melapor kalau menemukan titik api," tutup Saidi.
