Pakai Atribut Pemerintahan, Silaturahmi Kepala Daerah Terpilih di Batola Menuai Polemik

KABARKALSEL.COM, MARABAHAN - Pertemuan yang digelar H Bahrul Ilmi-Herman Susilo dengan para kepala desa dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Barito Kuala (Batola), justru menuai polemik.

Pertemuan yang diselenggarakan bupati-wakil bupati terpilih tersebut digelar dalam dua sesi di rumah pribadi Bahrul Ilmi di Desa Tabunganen Muara, Kecamatan Tabunganen. 

Sesi pertama diperuntukkan kepala desa, Sabtu (01/02/2025). Sedangkan sesi kedua dihadiri sejumlah kepala SKPD, Minggu (02/02/2025). 

Dari sumber yang dapat dipercaya, penyelenggaraan pertemuan tersebut menggunakan anggaran pribadi tuan rumah.

Adapun topik pertemuan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 

Di antaranya memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Diharapkan dengan pertemuan sebelum pelantikan bupati-wakil bupati tersebut, semua elemen pemerintahan memiliki visi dan misi yang sama. 

Namun yang menjadi polemik adalah Bahrul seolah-olah sudah resmi dilantik sebagai bupati, karena menggunakan atribut pemerintahan. 

Terlihat dari banner dengan tulisan 'Silaturahmi Bupati Barito Kuala dan Ketua PKK Barito Kuala' di lokasi pertemuan.

Pun terpampang foto Bahrul yang mengenakan Pakaian Dinas Upacara (PDU). Sementara di sisi bersebelahan, terlihat foto Hj Noor Hayati dengan tulisan 'Ketua TP PKK Batola' di bagian bawah.

Uniknya juga terpampang logo Batola di bagian atas, serta logo Kalimantan Selatan di samping banner berwarna hijau tersebut.

Pemandangan itu sontak mengundang polemik, mengingat Bahrul belum dilantik sebagai bupati di Batola periode 2025-2029.

Mengutip tanggapan pengamat hukum tata negara dari Univesitas Lambung Mangkurat (ULM), Muhammad Erfa Redhani, kewenangan kepala daerah dimulai ketika yang bersangkutan dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan. 

Baca juga: Jelang Dilantik Presiden, Bupati-Wakil Bupati Batola Terpilih Didorong Bentuk Tim Transisi

Artinya meski pertemuan tersebut bertujuan baik, pencitraan seolah-olah kepala daerah definitif merupakan sikap yang patut disayangkan. 

“Terlihat kurang pas secara etis. Seharusnya (foto di banner) tidak perlu mengenakan seragam bupati, karena belum sah dilantik," papar Erfa dikutip dari Pojok Banua.

Sementara antropolog dari ULM, Nasrullah, juga menyebut simbol kepala daerah dalam banner kegiatan tersebut tidak tepat waktu.

"Kalau fokus kepada teks, acara dimaksud tidak tepat waktu atau prematur karena mendahului pelantikan sebagai kepala daerah,” tegas Nasrullah.

"Di sisi lain, provinsi dan kabupaten/kota tidak mengalami kekosongan kekuasaan atau vacuum of power pascapelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Penyebabnya roda pemerintahan dilaksanakan oleh penjabat,“ sambungnya.

Selain melaksanakan tugas sementara sebagai kepala daerah, penjabat gubernur atau bupati/wali kota mengantarkan pemerintah daerah kepada kepala daerah terpilih, setelah yang bersangkutan dilantik.

“Selama kepala daerah terpilih belum dilantik, berarti penjabat kepala daerah yang memiliki otoritas memimpin dan menggunakan simbol pemerintahan daerah dalam berbagai acara resmi,” tukas Nasrullah.

Diketahui pelantikan kepala daerah yang semula dijadwalkan 6 Februari 2025 batal dilaksanakan. 

Penyebabnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunggu keputusan dismissal terhadap 310 perkara pemilihan kepala daerah yang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK).

Belum diketahui jadwal pelantikan selanjutnya. Namun diperkirakan dilaksanakan antara 18 hingga 20 Februrari 2025.