Pilkades Serentak Batola Berjalan Lancar, Honor Panitia Pemilihan Belum Cair

KABARKALSEL.COM, MARABAHAN - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) 2026 di Barito Kuala (Batola) berlangsung lancar, Minggu (7/6/2026). 

Namun di balik kesuksesan penyelenggaraan pesta demokrasi tingkat desa tersebut, sejumlah panitia mengeluhkan honorarium dan biaya operasional yang belum diterima.

"Alhamdulillah pemilihan berjalan lancar sesuai tahapan. Namun untuk penyelenggaraan pemilihan selanjutnya, perlu diperbaiki kesiapan anggaran," ungkap Yamani, salah seorang panitia pemilihan di Desa Beringin, Kecamatan Alalak.

"Terlebih selama kurang lebih dua bulan kami bekerja mempersiapkan pelaksanaan pemilihan, honorarium belum juga diterima hingga hari pemungutan suara," tukasnya.

Bahkan sejumlah kebutuhan operasional selama masa persiapan, terpaksa menggunakan dana pribadi panitia pemilihan desa maupun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Padahal sesuai ketentuan, biaya pemilihan yang dipergunakan untuk kelengkapan peralatan, termasuk honorarium panitia maupun honorarium dan operasional panitia pengawas dibebankan kepada APBD.

"Oleh karena kami harus bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan, biaya operasional sementara menggunakan talangan pribadi panitia dan KPPS," jelas Yamani.

Berita Terkait:

Pilkades Serentak di Ambang Pelaksanaan, Polres Batola Menyiagakan Ratusan Personel

Tahapan Pilkades 2026 Mulai Bergulir, DPRD Batola Monitoring Kesiapan Teknis dan Calon

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Batola, Muhammad Mujiburakhman, menjelaskan pencairan honor KPPS masih menunggu kelengkapan administrasi dari masing-masing desa.

"Sejumlah dokumen seperti rekening bank, tanda terima, dan berkas pendukung lain harus terlebih dahulu diverifikasi sebelum pembayaran dapat dilakukan," papar Mujiburakhman.

Sementara honor untuk panitia pemilihan desa dijadwalkan mulai ditransfer, Senin (08/06/2026) melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).

"Adapun keterlambatan pencairan honor panitia terjadi akibat kesalahan data rekening bank yang disampaikan, sehingga proses pembayaran harus ditunda semua," beber Mujiburakhman.

Perubahan ketentuan perpajakan turut memengaruhi proses administrasi. Kalau sebelumnya honor masyarakat dikenakan pajak sebesar 5 persen, sekarang diubah menjadi 0 persen sehingga diperlukan penyesuaian dan perbaikan data.

"Intinya adalah kami sedang memperbaiki pengadministrasian yang sesuai ketentuan, sehingga tidak terjadi kesalahan," tutup Mujiburakhman.

Pilkades Serentak 2026 berlangsung di 25 desa yang tersebar di 12 kecamatan.  Sementara Pilkades PAW berlangsung di 12 desa di 8 kecamatan. 

Dari seluruh desa yang menyelenggarakan pemilihan, 7 di antaranya menggunakan e-voting. Ketujuh desa ini adalah Sungai Telan Besar, Sungai Teras Luar, Beringin, Batik, Indah Sari, Karya Maju, dan Sidomakmur.