PKB Banjarbaru Bantah Tarik Dukungan dari Aditya di Pilkada 2024

KABARKALSEL.COM, BANJARBARU - Asumsi Trust Indonesia terkait situasi Pilkada 2024, langsung dibantah DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Banjarbaru.

Ketua DPC PKB Banjarbaru, Ririk Sumari, menegaskan partai berlambang bola dunia ini tak pernah mengotak-atik Surat Keputusan (SK) rekomendasi yang telah diberikan kepada HM Aditya Mufti Ariffin-Said Abdullah. 

"PKB telah menetapkan Aditya-Said Abdullah sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru 2024-2029," tegas Ririk, Senin (5/8).

"SK tersebut bertanda tangan Ketua Umum dan Sekjen DPP PKB, serta telah diserahkan kepada yang bersangkutan 6 Juli 2024 lalu di Hotel Roditha," sambungnya.

Sebagai bentuk dukungan, DPC PKB Banjarbaru hingga kepengurusan tingkat kelurahan telah diinstruksikan merapatkan barisan untuk memenangkan pasangan calon yang mendapat rekomendasi DPP PKB.

"Artinya kami masih memegang surat keputusan dari DPP PKB dan sampai sekarang belum berubah," beber Ririk Sumari.

Ketegasan DPC PKB Banjarbaru sekaligus menjawab asumsi yang dilontarkan Trust Indonesia, Minggu (4/8). Salah satu lembaga riset dan konsultan ini menyebut Aditya belum memiliki tiket pencalonan yang pasti.

Penyebabnya Aditya tidak memenuhi syarat, karena hanya mengantongi rekomendasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memiliki 3 kursi di DPRD Banjarbaru.

Baca juga: Trust Indonesia Prediksi Lisa Halaby Lawan Kotak Kosong di Pilkada Banjarbaru 2024

Padahal untuk mendaftar sebagai pasangan, setiap calon wali kota dan wakil wali kota di Banjarbaru harus membawa minimal 6 kursi.

Sebaliknya Trust Indonesia menganggap Hj Erna Lisa Halaby dianggap sebagai figur calon wali kota paling siap. 

Selain telah mengantongi rekomendasi PAN dan Gerindra, Trust Indonesia mengeklaim Lisa juga didukung Partai Golkar, Demokrat, PKS, Nasdem, PDIP dan PKB.

Selain DPC PKB Banjarbaru, pengamat hukum dan politik Dhieno Yudhistira juga menyayangkan asumsi Trust Indonesia, karena bertolak belakang dari fakta.

"Makanya agak aneh dan kurang elok ketika Trust Indonesia menyebut Aditya belum memiliki tiket pencalonan," tegas Dhieno.

Dhieno berharap Trust Indonesia tidak mengganggu dan merusak suasana berdemokrasi di Banjarbaru dengan framing dan penggiringan opini.

"Kami juga mengajak seluruh pihak untuk mewarnai demokrasi di Banjarbaru dengan sehat tanpa hoax. Kami meyakini warga Banjarbaru cerdas dalam memilih pemimpin untuk kemajuan kota kelahiran dan tempat tinggal mereka," beber Dhieno.

"Kemudian sebagai lembaga riset, Trust Indonesia jangan mengurus dukungan partai politik. Seharusnya fokus saja kepada riset atau survei elektabilitas dan tingkat kepercayaan publik," tutupnya.