Sopir Mengeluhkan Kelangkaan Solar, DPRD Kalsel Bentuk Pansus Pengawasan BBM

KABARKALSEL.COM, BANJARMASIN - Menyikapi perkembangan terakhir, DPRD Kalimantan Selatan memutuskan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi.

Keputusan tersebut disahkan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD H Kartoyo, Selasa (26/05/2026) siang.

Dalam laporan Badan Musyawarah (Banmus) yang dibacakan Wakil Ketua DPRD Desy Oktavia Sari, usulan pembentukan pansus merupakan tindak lanjut hasil rapat dengar pendapat umum.

Salah satunya rapat bersama persatuan sopir truk yang berlangsung 21 Mei 2026 lalu, terkait persoalan distribusi BBM bersubsidi.

"Pembentukan pansus dilatarbelakangi peningkatan perhatian dan keluhan masyarakat terhadap distribusi BBM bersubsidi," papar Desy.

_{Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Oktavia Sari, membacakan laporan Badan Musyawarah (Banmun) pembentukan Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi dalam rapat paripurna internal, Selasa (26/05/2026) siang. Foto: Antara}

"Mulai dari dugaan pelangsiran, penyalahgunaan barcode, penimbunan BBM subsidi, hingga penggunaan kendaraan modifikasi untuk memperoleh BBM secara tidak tepat sasaran," sambungnya.

Permasalahan tersebut terdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya para sopir angkutan dan pelaku usaha transportasi yang mengalami kesulitan memperoleh BBM bersubsidi.

Akibat mengganggu aktivitas operasional sehari-hari, dampak selanjutnya adalah memengaruhi kelancaran distribusi barang dan jasa di daerah.

"Melalui pembentukan pansus ini, DPRD Kalsel mendorong pengawasan distribusi BBM bersubsidi dapat berjalan lebih optimal melalui koordinasi bersama pemerintah daerah, aparat penegak hukum, PT Pertamina (Persero)," tegas Desy.

Selanjutnya dalam rapat internal, M Syaripuddin dipercaya sebagai Ketua Pansus BBM Bersubsidi dengan H Jahrian sebagai wakil ketua.