DPRD Batola Apresiasi Kehadiran KDMP Kolam Kiri, Dinilai Perkuat Ekonomi Kerakyatan

Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Kolam Kiri, Kecamatan Barambai, mendapat apresiasi positif dari DPRD Barito Kuala (Batola).

May 16, 2026 - 17:05
Jun 2, 2026 - 00:05
DPRD Batola Apresiasi Kehadiran KDMP Kolam Kiri, Dinilai Perkuat Ekonomi Kerakyatan
Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono, menghadiri peresmian KDMP di Desa Kolam Kiri, Kecamatan Barambai, Sabtu (16/05/2026). Foto: Diskominfo Batola

KABARKALSEL.COM, MARABAHAN - Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Kolam Kiri, Kecamatan Barambai, mendapat apresiasi positif dari DPRD Barito Kuala (Batola).

Gerai KDMP di Kolam Kiri merupakan yang pertama di Bumi Selidah, serta diresmikan langsung Bupati H Bahrul Ilmi, Sabtu (16/05/2026).

Adapun peresmian terhubung secara virtual dengan peluncuran  1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Gerai KDMP Kolam Kiri dibangun sejak Oktober hingga Desember 2025 dengan total anggaran sekitar Rp1,1 miliar. Dalam pelaksanaan pekerjaan, proyek ini sempat terkendala keterbatasan anggaran.

"Tentunya KDMP bukan hanya sebuah bangunan, tetapi ruang tumbuh untuk ekonomi masyarakat desa,” sahut Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono, usai peresmian.

"Keberhasilan KDMP menunjukkan kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat mampu menghadirkan manfaat nyata," sambungnya.

DPRD Batola pun memastikan dukungan penuh terhadap berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk pengembangan KDMP.

"Kami berharap KDMP Desa Kolam Kiri mampu berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi desa, membuka peluang usaha baru, memperkuat pelaku UMKM lokal, dan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sekitar," beber Ayu.

Sementara Bahrul Ilmi memberikan apresiasi kepada Pemdes Kolam Kiri, karena mampu menuntaskan proyek tersebut di tengah berbagai tantangan.

"Kondisi geografis Batola yang didominasi lahan rawa menjadi salah satu faktor penyebab pembengkakan biaya pembangunan, terutama penyiapan lahan dan pengurukan tanah," ungkap Bahrul.

"Untuk mengatasi persoalan serupa terhadap pembangunan KDMP berikutnya, kami telah berkoordinasi dengan Kodim 1005 dan Kejari Batola. Kedepan pengurus koperasi desa hanya perlu menanggung upah angkut tanah uruk," tambahnya.

KDMP yang merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa. 

Selain memperpendek rantai distribusi barang dan hasil pertanian, koperasi juga diharapkan mampu menjaga stabilitas harga di tingkat petani, memperkuat akses logistik, dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap tengkulak, rentenir, maupun pinjaman online ilegal.

Hingga pertengahan Mei 2026, tercatat lebih dari 9.000 KDMP telah terbentuk. Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan sekitar 30.000 koperasi dapat beroperasi penuh sebelum pertengahan Agustus 2026.