Hasil Efesiensi Anggaran, Pemerintah Menggelontorkan Rp30 Triliun BLT Tambahan
Sebanyak Rp30 triliun dikucurkan pemerintah untuk 35 juta lebih keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) tambahan yang diberikan Oktober, November, dan Desember 2025.
KABARKALSEL.COM, JAKARTA - Sebanyak Rp30 triliun dikucurkan pemerintah untuk 35 juta lebih keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) tambahan yang diberikan Oktober, November, dan Desember 2025.
Adapun anggaran Rp30 triliun untuk penerima BLT tambahan tersebut berasal dari APBN yang merupakan hasil efisiensi anggaran pemerintah.
"Hasil efisiensi dan realokasi anggaran, sehingga bantuan kuartal keempat yang sebelumnya Rp16,2 triliun ditambah menjadi Rp30 triliun," jelas Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dikutip dari Antara, Jumat (17/10/2025).
Seiring penambahan anggaran, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT juga ditambah sebanyak dua kali lipat menjadi 35.046.783. Adapun sasaran BLT tambahan meliputi desil 1 hingga 4 dalam Data Sosial Ekonomi Nasional (DSEN).
"Dengan asumsi satu KPM terdiri atas ayah, ibu dan dua orang anak, BLT tambahan bisa menjangkau lebih dari 140 juta orang," tambah Airlangga.
BLT tambahan berbeda dengan BLT reguler yang disalurkan melalui Kementerian Sosial kepada 20,88 juta KPM dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako.
"Mulai pekan depan, penyaluran BLT tambahan dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk 18,3 juta keluarga. Kemudian 17,2 juta keluarga lagi disalurkan melalui PT Pos Indonesia," beber Airlangga.
Selain BLT tambahan, paket stimulus lain yang dilakukan pemerintah adalah program magang nasional. Adapun gelombang pertama sebanyak 20 ribu orang mulai bekerja 20 Oktober 2025.
Kemudian pemerintah akan menambah jumlah peserta sebanyak 80 ribu mulai November 2025. Dengan demikian, total 100 ribu peserta magang nasional yang diberikan uang saku per bulan, serta iuran Jaminan Kehilangan Kerja dan Jaminan Kematian.
Program magang nasional tersebut sekaligus menjadi paket stimulus keempat yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto sejak menjabat Oktober 2024.
"Kedua jaminan tersebut tidak memotong uang saku yang diberikan oleh pemerintah. Per 17 Oktober 2025, jumlah perusahaan yang mendaftar dan menyiapkan posisi kerja sebanyak 1.666 perusahaan dengan 26.181 posisi dan 156.159 pelamar," tegas Airlangga.
Sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan efisiensi atau realokasi anggaran dilakukan dengan mengurangi belanja yang dinilai tidak produktif, sehingga dapat dialokasikan untuk bidang lain.
"Setelah dilakukan evaluasi, ternyata kemampuan fiskal masih memadai untuk merealokasi. Dengan perhitungan ini, kemudian diputuskan memberi BLT tambahan di desil 1 sampai 4 yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya," tutup Prasetyo.
