Redam Karhutla di Batola, Sekretariat DPRD Kirim 5 Personel Berpengalaman ke Posko Bersama
Menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Pemkab Barito Kuala (Batola) melibatkan peran langsung personel Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk Sekretariat DPRD (Setwan).
KABARKALSEL.COM, MARABAHAN - Menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Pemkab Barito Kuala (Batola) melibatkan peran langsung personel Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk Sekretariat DPRD (Setwan).
Tercatat sebanyak 5 personel dari masing-masing 30 SKPD disiagakan secara bergantian di Posko Bersama Lintas SKPD di Halaman Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Batola sejak 11 hingga 22 September 2026.
Pun Setwan Batola mengirimkan 5 personel yang sejatinya telah berpengalaman dalam penanggulangan bencana kebakaran. Mereka juga dibekali armada transportasi menuju lokasi kejadian.
Sebagai bentuk kesiapan, kelima personel andalan Setwan Batola juga dilibatkan dalam apel gabungan di Halaman Kantor Bupati Batola, Jumat (11/09/2026) pagi.
"Keikutsertaan Sekretariat DPRD melalui pengiriman 5 personel ASN merupakan bentuk dukungan terhadap upaya penanggulangan karhutla di Batola," ungkap Sekretaris DPRD Batola, Muhammad Haris Isroyani seusai apel gabungan.
"Diharapkan seluruh personel yang terlibat dapat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan tugas sesuai kebutuhan di lapangan," imbuhnya.
Dalam setiap penugasan, seluruh personel dari SKPD akan bahu-membahu bersama 5 personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan 10 personel Satpol PP dan Damkar Batola.
Kemudian untuk memudahkan koordinasi, setiap hari disiagakan 8 SKPD yang dibagi menjadi dua shift masing-masing pukul 08.00 hingga 20.00 dan pukul 20.00 hingga 08.00.
Sementara Bupati H Bahrul Ilmi dalam apel gabungan menekankan agar personel Posko Bersama Lintas SKPD selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan unsur lain yang terlibat.
"Penanganan karhutla tidak dapat dibebankan kepada satu instansi saja, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan, relawan, dan masyarakat secara terpadu," beber Bahrul.
"Kemudian deteksi dini dan patroli juga perlu dioptimalkan untuk memantau potensi titik panas, disertai kesiapan personel, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan pendukung. Dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan, keselamatan personel tetap menjadi prioritas utama," tegasnya.
